Medan (Pewarta.co) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan memberikan sejumlah perhatian terhadap beberapa hal terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023. Diantaranya terkait SiLPA, realisasi retribusi parkir tepi jalan, pembangunan kolam retensi, belanja bansos, penurunan pendapatan BLUD, penurunan terhadap Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, rendahnya realisasi anggaran tahun 2023 pada Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, peningkatan PAD melalui PUD Pembangunan Kota Medan dan realisasi Pokir.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan, Syaiful Ramadhan saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023, dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Selasa (4/6/24)
“Pertama, Fraksi PKS mengapresiasi Pemerintah Kota Medan terkait dana SiLPA yang sangat jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya,” kata Syaiful.
Disampaikannya, menurut laporan keuangan Anggaran Tahun 2023, Dana SiLPA APBD Kota Medan sebesar Rp 68,680 Miliar. Fraksi PKS mempertanyakan kepada Pemerintah Kota Medan, apa yang menjadi langkah dan konsentrasi Pemerintah Kota Medan dalam menurunkan Dana SiLPA dari tahun-tahun sebelumnya. “Mohon Penjelasannya,” tanya Syaiful.
Kemudian yang kedua, FPKS menyoroti pada laporan keuangan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 155,490 Miliar (47,13%).
“Dari yang kami amati pada sektor pendapatan retribusi daerah rendah yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pada penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum realisasi anggaran 2023 sebesar Rp 24,883 Miliar (48,73%). Fraksi PKS mempertanyakan apa yang menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum ini belum optimal padahal Pemerintah Kota Medan telah menerapkan sistem E-Parking. Dan apa evaluasi terhadap sistem e-parking yang sudah berjalan. Mohon penjelasannya,” katanya.
Yang Ketiga, Fraksi PKS mempertanyakan terkait pengerjaan kolam retensi USU yang sampai saat ini belum selesai, padahal ditargetkan selesai di tahun anggaran 2023 ini. “Kami mempertanyakan bagaimana realisasi dan kendala terhadap hal tersebut. Mohon penjelasannya,” ucapnya.
Kemudian yang keempat, Fraksi PKS mempertanyakan terkait Belanja Bantuan Sosial yang terealisasi Rp 72,337 Miliar (85,92%), pihaknya melihat di lapangan masih banyak yang belum menerima bantuan tersebut.
“Mengapa realisasi belanja bantuan sosial ini belum optimal, apa yang menjadi kendala? Mohon penjelasannya,” ungkapnya.
Persoalan kelima yang menjadi sorotan Fraksi PKS, dari laporan keuangan adanya penurunan pendapatan BLUD pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu pada tahun 2023 realisasinya Rp 79,745 Miliar sedangkan pada tahun 2022 realisasinya Rp 83,030 Miliar. “Apa yang menjadi penyebab penurunan pendapatan BLUD ini dan bagaimana proyeksi selanjutnya untuk meningkatkan pendapatan BLUD? Mohon penjelasannya,” tanya Syaiful.
Kemudian yang keenam, Fraksi PKS menyoroti laporan keuangan adanya penurunan terhadap Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, yaitu pada tahun 2023 realisasinya Rp 15,934 Miliar sedangkan pada tahun 2022 realisasinya Rp 17,667 Miliar.
“Apa yang menjadi penyebab penurunan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ini dan bagaimana proyeksi selanjutnya untuk meningkatkan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan?” tanya Syaiful lagi.
Ketujuh, Fraksi PKS mempertanyakan terkait rendahnya realisasi anggaran tahun 2023 pada Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu sebesar Rp 683,514 Miliar dari anggaran Rp 1,004 Triliyun.
“Apa yang menjadi kendala? Kami berharap adanya perencanaan anggaran yang komprehensif untuk menghindari realisasi yang rendah. Dan apa yang menjadi proyeksi kedepannya. Mohon penjelasannya,” katanya.
Kemudian yang kedelapan, Fraksi PKS mempertanyakan langkah-langkah apa yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan peningkatan PAD melalui PUD Pembangunan Kota Medan, PUD Rumah Potong Hewan Kota Medan, dan PUD Pasar Kota Medan. “Mengingat pada tahun 2023 dan sebelumnya PUD ini ada yang memberikan pendapatan yang sangat kecil dan ada yang tidak memberikan pendapatan sama sekali,” tambah Syaiful.
Persoalan yang menjadi sorotan terakhir Fraksi PKS adalah pihaknya melihat masih ada (pokok pikiran) pokir-pokir DPRD Kota Medan yang telah diusulkan tapi belum terealisasi. “Mohon Penjelasannya,” pungkasnya. (Dik/red)
