Medan (Pewarta.co)-Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) yang dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah digelar, Kamis (9/1/2029), di Rumah Dinas Wagub, Jalan Tengku Daud, Medan.
Poin penting yang dibahas antara lain tentang anggaran fleksibel dan peningkatan laba untuk pendapatan asli daerah (PAD).
“Bagaimana pun BUMD kita harus mau dan bisnis oriented (orientasi bisnis). Karena peluangnya banyak dan bisa menghasilkan laba. Jadi harus benar-benar ini dikelola,” ujar Wagub Musa Rajekshah.
Keberadaan BUMD milik Pemprov Sumut, menurut Wagub, seharusnya memberikan masukan bagi kas daerah atau pendapatan asli daerah (PAD). Karena perusahaan pelat merah tersebut, berdiri sebagai badan usaha untuk mencari keuntungan.
“Kita tidak mau ada penyertaan modal terus. Maka kita akan memantau ini seperti apa pengelolaannya. Kalau ini serius, pasti beruntung dan bisa memberikan PAD, serta membanggakan Pemprov Sumut,” tegas Musa Rajekshah akrab disapa Ijeck.
Terkait soal anggaran yang fleksibel, Ijeck meyakinkan, bahwa jika laba yang didapatkan dari hasil usaha BUMD seperti PT PPSU, juga dapat digunakan sebagai modal untuk menjalankan usaha lainnya, yang dinilai layak dan berpotensi memberikan pemasukan bagi APBD.
Meski begitu, fleksibel dimaksud Wagub tidak serta merta bisa digunakan begitu saja tanpa ada kajian, rencana, persiapan hingga persetujuan dari pemegang saham. Untuk itu, dirinya meminta agar keuntungan yang didapat PT PPSU bisa disetorkan ke APBD.
“Kita juga harus fleksibel. Kalau memang ada peluang yang besar untuk digunakan (keuntungan), kenapa tidak. Karena penggunaannya juga kan melalui persetujuan pemegang saham, bukan bisa sembarangan,” jelas Wagub.
Dengan dorongan itu, Wagub berharap PT PPSU bisa memberikan PAD yang besar. Hal ini kemudian menjadi catatan yang diberikan kepada OPD terkait seperti Biro Keuangan agar segala perkembangan terkait BUMD dapat dikoordinasikan sesegera mungkin.
“Kita mau nanti, kalau ditanya, kita bisa jawab BUMD ini sudah mendapat keuntungan besar. Tentu ini membanggakan bagi kita,” harapnya.
Sementara Komisaris Utama PT PPSU Hendra Suryadi mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya menghitung total laba yang didapatkan hingga 2019 mencapai Rp11,1 Miliar, yang diperoleh dari berbagai usaha seperti operasional Kapal Roro di Danau Toba, kerja sama dengan perusahaan dan pengelolaan PRSU.
Hadir dalam RUPS tersebut, Dirut PT PPSU Amir Makmur Nasution, Direktur Operasional Eko Sujatmoko, dan Komisaris Arifanda Aziz. Sementara Wagub didampingi Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Setdaprov Sumut Nouval Mahyar, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Ernita Bangun dan sejumlah pejabat lainnya. (ril/chd)
