Jakarta (pewarta.co) – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Federal Australia (AFP) menggelar pertemuan di Hotel Hyatt, Yogyakarta untuk meningkatkan kerja sama bilateral antar dua lembaga penegakan hukum tersebut. Dalam pertemuan yang dilaksanakan pada 26-27 April ini, berbagai isu dan kerja sama keamanan dibahas. Salah satunya adalah penanganan terorisme.
Menurut Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, isu terorisme menjadi salah satu isu utama yang dibahas. Pembahasan isu terorisme di antaranya tentang ISIS, terorisme di Filipina Selatan dan konflik di Timur Tengah.
“Seperti Indonesia, Australia juga memiliki banyak masalah dengan terorisme. Belakangan ini puluhan warga Australia berangkat ke Suriah dan bergabung dengan ISIS,” kata Tito saat ditemui di acara ramah tamah Kapolri dengan civitas akademika UGM, Rabu (26/4/2017).
Tito memaparkan bahwa dalam kerja sama rutin itu, Polri juga ingin mengetahui tentang ada tidaknya hubungan antara jaringan terorisme di Australia dengan di Indonesia. Apalagi, lanjut Tito, setelah ada temuan warga Australia yang bergabung dengan ISIS.
“Sejak peristiwa bom Bali kita memiliki hubungan yang sangat baik dengan AFP baik dalam kerja sama operasional maupun pembangunan kapasitas SDM,” ucap mantan Kapolda Papua ini.
Tito menambahkan bahwa selain terorisme, permasalahan keamanan lainnya juga dibahas bersama dengan kepolisian Australia dalam pertemuan itu. Di antaranya adalah isu human trafficing, people smuggling, cyber crime dan isu korupsi.
“Belakangan ini sejumlah daerah di Indonesia telah dijadikan lokasi transit imigran gelap menuju Benua Australia. Banyak yang ke Australia dan transit di Indonesia terutama berasal dari daerah-daerah konflik,” tutur Tito.
Untuk soal cyber crime dan media hoax, lanjut Tito, juga tak luput dibahas. Kepolisian Australia punya pengalaman yang tak jauh berbeda dengan Indonesia. Dimungkinkan, kata Tito, ada tukar menukar teknologi terkait penanganan cyber crime dan berita hoax antara Indonesia dengan Australia.
“Polri juga belajar dari mereka bagaimana menekan korupsi. Polri juga memiliki peluang tukar menukar informasi tentang kasus korupsi,” pungkas Tito. (red/dtc)
