Medan (Pewarta.co) – Komisi I DPRD Kota Medan yang membidangi masalah pemerintahan dan hukum, mendorong dan mendukung Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk mengimplementasikan Kolaborasi Medan Berkah. Implementasi tersebut dapat diwujudkan dengan peningkatan keamanan dan pemberantasan praktik-praktik pungutan liar (pungli) di Kota Medan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus S.E., M.A.P., mengatakan bahwa peningkatan keamanan dan pemberantasan pungli yang saat ini turut menjadi fokus Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution, merupakan langkah yang tepat.
Teks: Komisi I DPRD Kota Medan saat melaksanakan rapat komisi
Terkhusus masalah peningkatan keamanan di Kota Medan, Komisi I DPRD Medan dan Pemko Medan mendorong pihak Kepolisian, yakni Polrestabes Medan dan Polres Pelabuhan Belawan untuk segera melakukan peningkatan keamanan, mengingat meningkatnya aksi-aksi kriminalitas di Kota Medan dalam beberapa waktu terakhir.
“Peningkatan keamanan di Kota Medan harus terus ditingkatkan. Jangan biarkan masyarakat resah dengan maraknya aksi kriminal, sebab keamanan adalah hal yang prioritas. Disini Komisi I dan Wali Kota Medan, Pak Bobby Nasution sepakat bahwa pihak kepolisian harus maksimal dalam menjalankan perannya untuk menjaga keamanan,” ucap Robi Barus, Rabu (18/5).
Untuk itu, Robi Barus meminta agar pihak kepolisian mau berkolaborasi dengan Komisi I DPRD Medan dan Pemko Medan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab tak cuma pihak kepolisian, Pemko Medan juga memiliki perangkat hingga ke tingkat Kelurahan bahkan lingkungan.
Teks: Komisi I DPRD Kota Medan dalam salah satu kegiatan kunjungan kerja
“Babinkamtibmas ini harus lebih diberdayakan, berkolaborasi lah dengan Babinsa dan perangkat pemerintahan di kecamatan, kelurahan, hingga lingkungan,” ujarnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan sekaligus Sekretaris DPC PDIP Medan itu juga meminta, agar pihak kepolisian dapat dengan cepat menangkap para pelaku kejahatan dan memberikan tindakan tegas kepada para pelaku agar tercipta efek jera. Namun yang lebih penting dari itu, pihak kepolisian harus lebih berfokus dalam melakukan langkah-langkah preventif dalam hal pencegahan.
“Patroli itu sangat penting, bukan setelah ada kejadian baru patroli. Selama ini kan seperti itu, setelah ada kejadian baru sibuk patroli, itu pun hanya beberapa hari atau beberapa minggu. Setelah dianggap aman patrolinya pun tidak ada lagi, dan bukan ini yang kita mau. Komisi I dan Pemko Medan berharap, patroli itu dilakukan secara rutin setiap harinya, khususnya pada jam-jam malam di lokasi-lokasi yang dinilai rawan aksi kriminalitas,” kata Robi.
Teks: Komisi I DPRD Kota Medan melakukan kunjungan kerja ke Polres Pelabuhan Belawan
Sebagai langkah serius dalam meningkatkan keamanan di Kota Medan, Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Medan itu juga meminta pihak Kepolisian untuk memberantas narkoba yang diyakini menjadi penyebab utama meningkatnya aksi kejahatan di Kota Medan.
Untuk pemberantasan narkoba, Robi Barus meminta semua elemen, termasuk perangkat pemerintah hingga masyarakat untuk dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian dengan memberikan informasi tentang adanya peredaran narkoba di sekitar masyarakat.
“Jangan harap Kota Medan bisa aman kalau narkoba masih merajalela, kita tidak boleh membiarkan adanya peredaran narkoba. Bila kita mengetahui adanya peredaran narkoba di sekitar kita, segera laporkan kepada pihak kepolisian. Kami di Komisi I akan mendorong pihak kepolisian selaku counterpart kami untuk segera bertindak cepat,” ungkapnya.
Teks: Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus SE MAP
Anggota Komisi I DPRD Medan, Margaret MS juga menjelaskan untuk periode ini komisinya fokus pembenahan sektor keamanan. Salah satunya yakni keamanan lingkungan di mana erat keterkaitannya dengan penanganan persoalan narkoba dan aksi begal.
“Khususnya masalah keamanan lingkungan yang saat ini masih kerap dibayangi persoalan peredaran narkoba dan begal di tengah masyarakat,” kata Margaret MS.
Disebutkan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan ini, adanya keresahan terhadap narkoba dan begal membuat masyarakat di beberapa pemukiman membentuk siskamling dan memasang portal. Hal ini merupakan tanda faktor keamanan masyarakat di sejumlah lingkungan belum maksimal. “Ini menandakan keamanan masyarakat masih terganggu,” sebut Margaret.
Teks: Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Abdul Rani SH
Karena itu, lanjutnya, Komisi I mengimbau kepada pihak kepolisian agar menambah pos-pos polisi di sejumlah lingkungan atau pemukiman yang rawan peredaran narkoba dan aksi begal. Bahkan, kata Margaret, kalau perlu di setiap kecamatan di Kota Medan dibentuk Polsek. “Penanganan penyakit masyarakat seperti narkoba dan begal harus dilakukan intensif oleh aparat kepolisian. Karenanya diperlukan pos-pos polisi di setiap wilayah Kota Medan guna mengatasi peredaran narkoba dan aksi begal,” ucap Margaret seraya menambahkan Komisi I mendesak aparat kepolisian agar memperhatikan masalah keamanan lingkungan ini supaya masyarakat merasa terlindungi.
Sementara Anggota Komisi I DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS, Rudiyanto Simangunsong S.Pd.I mengaku turut mendorong Pemko Medan dalam meningkatkan keamanan dan pemberantasan pungli. Pasalnya, kedua hal itu merupakan langkah nyata dalam mewujudkan Kolaborasi Medan Berkah.
Teks: Sekretaris Komisi I DPRD Kota Medan, Siti Suciati SH
“Kalau rasa aman sudah tercipta dan pungli tidak lagi merebak dimana-mana, layaklah Kota Medan ini disebut sebagai Medan Berkah. Untuk itu, kolaborasi yang didengungkan Pemko Medan harus benar-benar dimaksimalkan agar Medan Berkah yang dicita-citakan dapat segera tercapai,” ujarnya.
Tak cuma peningkatan pengamanan, Komisi I DPRD Kota Medan juga mendorong Pemko Medan dalam mengimplementasikan Kolaborasi Medan Berkah dengan berfokus kepada pemberantasan pungli. Pasalnya, praktik pungli tidak hanya merugikan masyarakat yang terkena pungli, tetapi juga membuat pelayanan masyarakat kian merosot.
“Kalau sudah ada praktik pungli, maka dapat dipastikan pelayanan tidak akan maksimal. Tentunya, oknum pelayan masyarakat akan memprioritaskan masyarakat yang membayar dan membelakangkan mereka yang tidak membayar. Padahal sejatinya, pelayanan harus bersikap adil dan cepat tanpa ada embel-embel yang lain,” ucap Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Medan, Abdul Rani SH.
Dikatakannya, Komisi I DPRD Medan mendukung langkah Wali Kota Medan Bobby Nasution yang terus berupaya dalam melakukan pemberantasan pungli di jajaran Pemko Medan.
“Banyak yang sudah diberikan sanksi tegas oleh Pak Wali sampai perangkat terbawah, dan ini merupakan langkah yang baik sekaligus sebagai peringatan bagi seluruh pegawai agar jangan coba-coba lagi melakukan pungli. Bekerja saja sesuai prosedur, berikan pelayanan yang maksimal,” ujarnya.
Harapannya, sambung Rani, langkah yang diambil Pemko Medan dalam memberantas pungli ini dapat menjadi contoh bagi instansi lainnya di Kota Medan. Sebab tak cuma di jajaran Pemko Medan, namun praktik-praktik pungli ini juga dapat terjadi hampir di seluruh instansi, termasuk di bidang hukum dan pelayanan lainnya.
“Ini harus menjadi contoh bagi semua pihak, jangan hanya Pemko Medan yang serius memberantas pungli. Praktik pungli ini harus diberantas dari semua aspek, oleh semua instansi, bukan cuma di jajaran Pemko Medan. Untuk itu, kita minta agar semua instansi mendukung Pemko Medan dalam menghapus praktik-praktik pungli di Kota Medan. Mari maksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberantas pungli hingga ke akarnya,” sambungnya.
Untuk itu, lanjut Rani, Komisi 1 DPRD Kota Medan mengaku akan memaksimalkan fungsinya dalam mendukung Pemko Medan yang berfokus dalam pemberantasan pungli.
Seperti diketahui, adapun struktur Komisi I DPRD Kota Medan saat ini, yakni :
– Ketua : Robi Barus S.E., M.A.P (Fraksi PDIP)
– Wakil Ketua : Abdul Rani S.H (Fraksi Hanura, PSI, PPP)
– Sekretaris : Siti Suciati S.H (Fraksi Partai Gerindra)
– Anggota : Margaret M.S (Fraksi PDIP), D Edy Eka Suranta Meliala (Fraksi Gerindra), Rudiyanto Simangunsong S.Pd.I (Fraksi PKS), Abdul Latif Lubis (Fraksi PKS), Edi Saputra S.T (Fraksi PAN), Sukamto S.E (PAN), Mulia Asri Rambe S.H (Fraksi Golkar), Parlindungan Sipahutar S.H., M.H (Fraksi Demokrat), dan Habiburrahman Sinuraya S.St (Fraksi NasDem). (Dik/red)
