Bukti Pemerintah tidak sanggup memperbaiki Jalinsum

Tapsel (Pewarta.co)-Jalinsum (Jalan Lintas di Sumatera Utara) “Batu Jomba” adalah nama yang mungkin sudah sangat dikenal oleh masyarakat Sumatera Utara. Jalan ini telah lama menjadi sorotan karena kondisinya yang memprihatinkan, dan kini menjadi salah satu isu utama di daerah tersebut.Sebagai salah satu jalur utama yang menghubungkan beberapa daerah penting seperti Medan dan Padangsidimpuan, kerusakan pada jalan ini telah menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi banyak pihak. Jalan Lintas Sumatera Utara “Batu Jomba” adalah jalan nasional yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk diperbaiki. Namun, upaya perbaikan yang serius belum terlihat hingga saat ini, memicu pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai kepentingan tertentu yang mungkin menghalangi pembahasan dan penganggaran untuk perbaikan jalan ini.Perjuangan Bupati Dolly PasaribuDi tengah lambatnya penanganan jalan ini, Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Pasaribu, telah berjuang untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Pada 5 Juli 2024, Dolly menyurati Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono, untuk melaporkan kondisi parah Jalan Batu Jomba. Surat tersebut mengarah pada kunjungan dari Kementerian PUPR yang menugaskan Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Nyoman Suaryana, untuk meninjau langsung kondisi jalan.
Nyoman mengungkapkan bahwa pemerintah berencana merelokasi jalan sepanjang 34 kilometer dari Silangge Sipirok ke Simangumban Taput dengan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun. Namun, kendala anggaran dan proses pembebasan lahan membuat realisasi proyek ini belum pasti dalam lima tahun ke depan.Apresiasi dan Harapan
Bupati Dolly Pasaribu menyampaikan apresiasi atas perhatian Kementerian PUPR dan menegaskan bahwa Jalan Batu Jomba adalah jalur vital yang sangat penting. Ketua PWI Tabagsel, Khodir Pohan, juga meminta kepada rekan-rekan jurnalis untuk terus menyuarakan permasalahan ini agar menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia mengingatkan bahwa kerusakan jalan ini menyebabkan kemacetan yang parah, bahkan mengakibatkan korban dalam beberapa insiden kecelakaan yang terjadi pada 2014 dan 2018.Dampak Sosial dan Ekonomi
Kerusakan parah pada jalan ini tidak hanya menyebabkan kemacetan tetapi juga memicu praktik pungutan liar. Warga setempat mematok biaya untuk setiap pengendara yang melintas, dengan tarif penarikan yang bervariasi antara Rp100 ribu hingga Rp300 ribu. Situasi ini menunjukkan bahwa masalah Jalan Batu Jomba tidak hanya bersifat fisik tetapi juga sosial-ekonomi.Harapan Masyarakat Terhadap Gubernur Mendatang
Dengan Pilkada Sumut 2024 yang mendekat, masyarakat berharap calon gubernur yang terpilih dapat menangani masalah Jalinsum Batu Jomba ini. Tokoh pemerhati pembangunan Tabagsel, Bang Regar, berharap bahwa calon gubernur seperti Bobby Nasution – Surya atau Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala dapat memberikan solusi konkret untuk masalah ini. Ia menekankan bahwa Jalan Batu Jomba adalah urat nadi perekonomian dan mobilitas warga Sumatera Utara, dan semua pihak harus bersinergi untuk mencari solusi atas masalah yang sudah berlangsung selama belasan tahun ini. Red/ (Rts)