Jakarta, PEWARTA.CO | Fraksi Partai demokrat mengusulkan adanya hak angket terkait isu penyadapan. Menanggapi hal itu, anggota F-PDIP Trimedya Panjaitan menyatakan siap menghadapi.
“Katakanlah fraksi koalisi pemerintah ditawari untuk bertanda tangan, mungkin saja kalau itu ditindaklanjuti kawan-kawan. Pak Benny Harman (anggota FPD) dan kawan-kawan sedang menyusun konsepnya, tapi prinsipnya kami dari PDIP dan fraksi pendukung pemerintah siap untuk menghadapi hak angket seandainya itu dilakukan,” tutur Trimedya usai acara bedah bukunya di Hotel Sahid Jaya, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (5/2/2017).
Ada pun partai pendukung pemerintah selain PDIP yakni NasDem, PKB, Hanura, PPP, PAN, dan terakhir bergabung adalah Golkar. dengan demikian ada 7 dari 10 fraksi yang mendukung pemerintah.
“Hari Jumat (2/2) kemarin kita belum mendengar pada saat fraksi PDIP mengecek di lapangan belum ada kita anggota kita ditawari,” kata Trimedya.
Dia lalu menyinggung soal isu penyadapan yang mendorong wacana hak angket. Menurut dia semua itu sudah dijelaskan pemerintah dan kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Melalui Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, pemerintah juga telah menemui Ketum MUI Ma’ruf Amin.
“Saya kira kalau itu dilakukan orang juga akan tahu siapa yang kege-eran bahwa dia disadap, dan apa kepentingannya pemerintah menyadap?” ungkap Trimedya.(detikcom)
