Jakarta (Pewarta.co)-Sejumlah aktivis sipil menginisiasi lahirnya sebuah gerakan baru bertajuk Pertahanan Rakyat Bersatu (PRABU) melalui sebuah pra deklarasi yang digelar di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
Gerakan ini hadir sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran publik terhadap melemahnya kontrol sipil dan kian menguatnya dominasi kekuasaan yang dinilai menjauh dari akar kepentingan rakyat.
Melalui naskah pra deklarasi yang dibacakan secara terbuka, PRABU menegaskan bahwa bentuk pertahanan yang mereka maksud bukanlah kekuatan bersenjata, melainkan pertahanan ideologis, politik, sosial, dan ekonomi yang tumbuh dari kesadaran rakyat.
“Rakyatlah pemilik kedaulatan sejati. Dari merekalah daya juang lahir untuk menghadapi ancaman eksternal maupun internal, baik dari intervensi asing maupun dari dominasi oligarki dalam negeri,” ujar narahubung PRABU, Arvindo Noviar, dalam keterangannya.
Pemilihan nama PRABU, menurut Arvindo, bukan tanpa alasan. Bila dalam khazanah sejarah Nusantara kata Prabu identik dengan raja yang memegang tampuk kekuasaan, maka PRABU hari ini justru ingin menegaskan posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
“Rakyatlah sang Prabu sejati, pemimpin agung negara,” kata Arvindo.
PRABU menempatkan diri sebagai gerakan sipil independen, tidak berafiliasi dengan partai politik maupun organisasi mana pun yang kebetulan memiliki singkatan serupa.
Gerakan ini menyatakan siap menjadi penyeimbang kekuasaan dengan prinsip kritis, konstruktif.
“Bila kebijakan berpihak pada rakyat, PRABU akan mendukung. Bila menyimpang, PRABU akan mengingatkan dan bila perlu, melawan,” imbuhnya.
Dalam naskah yang sama, PRABU mengangkat dua slogan utama yakni, ‘Rakyat Bersatu, Negara Berdaulat’ serta ‘Tanpa Seragam, Kami Beragam, Tetap Bersatu!’, sebuah penegasan bahwa kekuatan rakyat tak bersumber dari keseragaman, melainkan dari persatuan dalam keberagaman.
Pra deklarasi ini juga sekaligus menjadi ajakan terbuka kepada seluruh elemen masyarakat, mulai dari buruh, petani, nelayan, mahasiswa, pedagang kecil, hingga masyarakat miskin kota untuk bergabung.
“Demokrasi tidak akan tegak tanpa rakyat yang sadar. Negara tidak akan berdaulat tanpa rakyat yang terorganisir. Supremasi sipil hanya bisa dijaga jika rakyat memiliki wadah untuk mengawal arah bangsa,” ujar Arvindo.
Langkah pra deklarasi ini disebut sebagai awal dari rangkaian menuju deklarasi resmi yang akan digelar dalam waktu dekat.
Deklarasi itu dirancang menjadi penanda kelahiran babak baru perjuangan rakyat sipil dalam menjaga arah perjalanan bangsa.
PRABU menegaskan posisinya sebagai ‘rumah bersama’ bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin mendorong terciptanya tatanan Indonesia yang lebih adil, berdaulat, dan berpihak kepada rakyat.(Ril)
