Banda Aceh (Pewarta.co)-Pernyataan Ketua DPRA Zulfadli tentang Surat Keputusan Gubernur Aceh terkait pengangkatan Sekda Aceh pada rapat paripurna pelantikan wakil ketua DPRA dinilai offside. Pasalnya ketua DPRA menyorot Gerindra yang notabenenya adalah mitra Partai Aceh (PA) di depan publik.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA) Muhammad Hasbar Kuba, Sabtu, (22/2/2025).
Menurut Hasbar, hubungan harmonis Partai Aceh sebagai partai yang dikomandoi Gubernur Aceh dengan Partai Gerindra yang dikomandoi Presiden RI Prabowo Subianto adalah pintu masuk bagi Aceh untuk memuluskan harapan masyarakat Aceh terkait perpanjangan dana otonomi khusus yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang.
Proses perpanjangan dana Otsus itu juga harus melalui pembahasan revisi UUPA di DPR RI, sehingga membutuhkan sokongan partai Gerindra sebagai pemenang ketiga kursi parlemen RI, dimana Partai Aceh tak punya perwakilan di Senayan.
“Apa hubungan surat yang ditandatangani Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait penunjukan Plt Sekda Aceh dengan Wakil Gubernur Fadhlullah dan Bendahara Gerindra Aceh dan perolehan 5 kursi Gerindra DPRA? Jelas ini terkesan ketua DPRA terlalu offside,” sebutnya.
Seharusnya,kata Hasbar, sebagai kader Partai Aceh yang baik beliau mengkonfirmasi hal ini terlebih dahulu kepada Mualem sebagai ketua DPA dan juga Gubernur Aceh sebagai pihak yang menandatangani surat tersebut.
“Bukan justru membuat kegaduhan yang malah berpotensi merusak hubungan PA dan Gerindra dan juga hubungan Aceh dan pusat karena menyorot Gerindra Aceh di depan publik tanpa sebuah alasan yang mendasar,” ujarnya.
KPA juga menilai adanya indikasi titipan kepentingan tertentu sehingga ketua DPRA terlalu tendensius dalam menanggapi persoalan kebijakan Gubernur Aceh yang notabenenya Ketua umum DPA PA tempat dirinya bernaung.
“Jika kita lihat bahwa apa yang menjadi sorotan ketua DPRA hanyalah persoalan administrasi yang dinilai tidak sesuai formatnya secara pemahaman ketua DPRA, bukan berdasarkan ilmu administrasi pemerintahan ataupun format dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sehingga jadi tanda tanya di publik ada apa kepentingan sebenarnya dibalik semua kegaduhan yang dilakukan oleh ketua DPRA, dan melihat kondisi tersebut justru kesannya bukanlah kepentingan publik bahkan tindakannya justru berpotensi merugikan kepentingan Aceh karena berpeluang merusak hubungan harmonis Aceh dan pusat,” jelasnya.
Lanjut Hasbar, penunjukan Plt Sekda Aceh merupakan hak perogratif Gubernur Aceh Mualem, jika ketua DPRA Zulfadli memprotes keras hal itu maka dapat dikatakan bahwa dia memprotes kebijakan Mualem.
Untuk itu, pihaknya meminta agar Gubernur Aceh Mualem sebagai Ketua Umum DPA PA segera mengambil langkah tegas kepada kadernya demi menjaga hubungan legislatif dan eksekutif, demi menjaga hubungan PA dengan Gerindra, demi menjaga hubungan harmonis Aceh dengan pusat.
“Sikap tegas Mualem akan menjadi salah satu kunci untuk kesuksesan kepemimpinan Mualem – Dekfadh nantinya. Jangan sampai yang memprotes dan menghambat kebijakan dan keinginan Mualem untuk kemajuan Aceh adalah kader dari partainya sendiri, tentu itu akan bertolak belakang dengan pesan Mualem kepada Bupati dan Walikota selama ini terkait hubungan harmonis antara eksekutif-legislatif untuk kemajuan daerah,” katanya.
Sejauh ini, kata Hasbar, masyarakat Aceh memiliki harapan besar kepada Mualem sebagai panglima rakyat Aceh untuk membawa Aceh ke arah yang lebih maju. “Kami yakin dan percaya Mualem tak akan biarkan harapan dan optimisme rakyat Aceh itu menjadi pupus hanya karena kegaduhan tak subtansial seperti yang terjadi akhir-akhir ini.
Banyak agenda kerakyatan lain yang harus dilakukan Mualem jangan sampai hanya karena syeh syoh harapan rakyat itu pupus di tengah jalan, untuk itu Mualem sebagai pimpinan partai penguasa parlemen Aceh harus mensinergikan legislatif dan eksekutif Aceh,” pungkasnya.(red)
