Surabaya (Pewarta.co)-Dewan Pimpinan Wilayah Partai Usaha Kecil Menengah (DPW UKM) Jawa Timur menggelar Launching Inisiator tingkat propinsi secara virtual.
Acara ini digelar secara sederhana bersama Pedagang Kaki Lima (PKL) di Food Court UKM My Tower Hotel Jalan Rungkut Industri Raya 4 Kota Surabaya, Senin (22/2/2021).
Hadir dalam konsolidasi tersebut hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai UKM, Syafrudin Budiman, Ketua Umum Satgas Partai UKM, Muhajrin, juga salah satu inisiator pendiri partai.
Partai UKM Jawa Timur menargetkan bisa terbentuk hingga di tingkat kecamatan hingga Maret-April 2021 mendatang. Saat ini sejumlah kabupaten/kota sudah mempersiapkan pembentukan kepengurusan daerah (DPD) maupun kepengurusan tingkat kecamatan (DPC).
“Kami menggelar Launching Inisiator DPW Partai UKM Jawa Timur ini dalam rangka mengembangkan pembentukan kepengurusan DPW dan DPD-DPD. Kami targetkan Maret-April sudah terbentuk,” kata Agoes Soeradjaja Kordinator Inisiator atau Pendiri Dewan Pimpinan Wilayah Partai Usaha Kecil Menengah (DPW Partai UKM) Propinsi Jawa Timur.
Menurut Agoes, Partai UKM akan membuka pendaftaran pengurus secara nasional mulai 1 Maret 2021 secara virtual/online. Dimana akan diumumkan kepada publik se Jawa Timur bahwa pendaftaran pengurus digelar secara terbuka melalui Hotline HP 081770099650 atau Fanspage Facebook Partai UKM.
“Jawa Timur kami yakin kepengurusan tuntas pada Maret April 2021 di 38 Kabupaten/Kota. Partai UKM adalah partai kader dan partai intelektual organik yang berbasis digital infomasi dan komunikasi teknologi. Silahkan bagi yang berminat dan kita berjuang bersama,” jelas Agoes yang pernah menjadi Wakil Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur ini..
Menurutnya, inisiator ini adalah embrio kepengurusan di tingkat DPW Partai UKM Propinsi Jawa Timur. Saat ini sedang disusun, bersamaan dengan target nasional pada bulan Februari ini, pembentukan serentak di seluruh provinsi.
“Walau DPW Partai UKM Jatim masih dalam proses pembentukan, tapi di beberapa kabupaten/kota justru sudah terbentuk kepengurusan hingga tingkat kecamatan, seperti Klaten, Malang, Sumenep, Bojonegoro, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Pasuruan, Mojokerto, Lamongan dan Gresik. Kedepan akan kita tuntaskan 38 Kabupaten/Kota di Jatim,” tandasnya.
Kata Agoes, mengenai potensi pemilih atau peluang pendukung di Jatim, berdasarkan data yang ada, dimungkinkan peluang yang utama dari kalangan pelaku usaha di sektor UMKM. Pihakya akan berusaha menyakinkan pelaku UMKM, Koperasi dan Pedagang Pasar/Pedagang Kaki Lima, bahwa Partai UKM bisa menjadi wadah memperjuangkan aspirasi.
Partai UKM Siap Ikut Pemilu 2024
Sekjen Partai UKM, Syafrudin Budiman mengatakan, setelah dideklarasikan tiga bulan lalu, pihaknya terus bergerak cepat membangun infrastrur partai untuk
kesiapan menghadapi verifikasi badan hukum oleh Kemenkumhan tahun 2022 dan verifikasi faktual KPU RI tahun 2023.
“Partai ini lahir bukan sekadar lahir-lahir saja, tapi lahir sebagai relawan Jokowi (presiden saat ini-red), yang punya akar rumput di bawah. Awalnya tidak berpartai, tapi basisnya jelas dari pelaku-pelaku ekonomi, akademisi atau intelektual organik sebagai sosok tokoh masyarakat yang peka terhadap realita masyarakat dan menjawab problematika yang ada di bawah,” kata pria yang disapa Gus Din ini.
Untuk persiapan verifikasi baik badan hukum maupun faktual, kata dia, hal itu dianggap idak terlalu sulit, karena memiliki jaringan se-Indonesia (relawan Jokowi-red).
“Waktunya masih, karena untuk verifikasi faktual masih ada 2,5 tahun, dan verifikasi Kemenkumham, waktunya sekitar 17 bulan lagi. Misalnya saat verifikasi administrasi Kemenkumham tidak lolos, ada dukungan partai lain (Pemilu 2019) yang mau menyerahkan badan hukum kepada kami,” kata Gus Din yang tidak bersedia menyebut dukungan dari partai apa.
Dia mengaku, nama partainya sudah popler di sosial media, karena pihaknya juga merekrut kalangan media milineal, konten kreator dari kalangan generasi muda. Menurutnya, karena gerakan partainya dianggap masif, konsentrasi saat ini tidak ke persiapan verifikasi, tahapan ini nanti harus dilewati.
“Kompetisi partai kami ini saat ini sama dengan partai-partai lama, seperti Golkar. PAN. PKS maupun PSI. Karena untuk Pemilu 2024, nantinya juga sama-sama, akan mengikuti verifikasi,” ujar Gus Din yang juga asal dari Sumenep Jawa Timur ini.
Disinggung target pemilih atau pendukung secara nasional jika lolos kepesertaan pemilu, lanjut Syafrudin, dengan ideologi yang jelas (Pancasila), dan basis yang jelas (UMKM dan lainnya), ditargetkan bisa marih 15 juta dukungan suara.
“Bahkan kepengurusan partai 50 persen dari kalangan perempuan, termasuk di komposisi calon legslatif nantinya. Pelaku UKM di Indonesia ada sekitar 60 juta, jadi target kami tidak muluk-muluk cuman 15 juta pemilih atau minimal dua digit (10 juta),” terang cicit Pahlawan Nasional KH Mas Masyur asal Nyamplungan Sunan Ampel Surabaya ini.
Jika bisa meraih minimal 10 juta pemilih, katanya, sudah bisa mengantongi 7 persen suara atau 35-40 kursi di DPR RI. Jumlah ini, jelas dia, dianggap sudah cukup untuk memperjuangkan pembentukan atau revisi UU pengentasan kemiskinan, UU pemulihan ekonomi, UU tentang UMKM yang melindungi para pelaku usaha ini.
“Apalagi saat ini kan pemerintahan Jokowi sudah membangun infrastruktur sampai 70 persen. Setelah pasca Jokowi, infrastuktur kan tidak perlu lagi atau kalau ada pun kan tidak banyak anggaran. Kami punya program APBN untuk rakyat, seperti untuk pengentasan kemiskinan, inkubasi bisnis, pemberdayaan, peningkatan life skill tenga kerja dan pelayanan masyarakat,” janji Gus Din yang Sarjana Ilmu Politik lulusan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) itu. (AVID)
