Madina (Pewarta.co)-Jaringan Masyarakat Pemantau Kepolisian (Jampi) Sumut menyebutkan, oknumlah yang memperburuk citra polri, bukan secara kelembagaan atau institusinya bobrok.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Jampi Sumut, Zakaria Rambe dalam Fokus Group Discussion (FGD) bertemakan ‘Antara Penegakan Hukum dan Viralisasi dalam Menjalankan Tugas untuk Menciptakan Marwah dan Meningkatkan Kepercayaan Publik kepada Polri’ bersama mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, alim ulama, akademisi dan jurnalis di Polres Mandailing Natal (Madina), Rabu, (19/10/2022).
“Polri secara institusi atau kelembagaan sudah sangat baik. Namun, fenomena yang terjadi hari ini itu akibat ulah oknum-oknumnya. Jangan dikaitkan dengan institusi secara langsung,” ujar Zakaria Rambe.
Memang, lanjut dijelaskannya, fenomena-fenomena yang terjadi di tubuh polri dewasa ini bisa semakin mendegradasi polri, ditambah lagi dengan fenomena ruang digital yang merupakan pergerakan-pergerakan nonfisik di jagad maya.
“No Viral No Justice. Hal itu pada hakekatnya berdampak positif. Fenomena Ini membawa kebaikan kepada semua,” jelas pendiri Korps Advokat Alumni UMSU (Kaum) ini.
Untuk itu, kata Zakaria, demi kebaikan semua, marilah sama-sama kita perkuat institusi ini.
“Sebab, polri adalah alat negara untuk menegakkan aturan dan peraturan. Bayangkan bagaimana jadinya jika tak ada polisi dalam sehari saja,” pungkas Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Sumut ini.
Senada dengan itu, Ketua Pergerakan Kader Nahdlatul Ulama (PKNU) Sumut, Aulia Andri yang didaulat menjadi narasumber pada FGD tersebut meinta polri melakukan reformasi sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
Karena menurutnya, PKNU Sumut mencatat bahwa Presiden Joko Widodo memberikan lima catatan terkait kepolisian.
Pertama meminta agar polisi mengurangi gaya hidup mewah. Kedua, menghapuskan pungutan liar. Ketiga, meningkatkan soliditas internal. Keempat, menyamakan visi dan kebijakan organisasi Polri. Dan kelima, menjalankan penegakan hukum secara tegas antara lain terkait judi online dan narkoba.
“Kelima hal yang disampaikan presiden ini tentu menjadi tanggungjawab seluruh anggota polri melaksanakannya,” kata Aulia.
Aulia meyakini, reformasi Polri akan berjalan di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo. Dia juga melihat instruksi presiden sudah dijalankan khususnya di jajaran Polda Sumut.
“Penangkapan bos judi online Apin BK serta penegakan hukum secara tegas sudah dilakukan Kapolda Sumut, Irjen RZ Panca Putra Simanjutak,” kata Komisioner Bawaslu Provinsi Sumut periode 2013-2018 ini.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD-IMM) Madina mengatakan, FGD yang digelas Jampi bersama Cipayung Plus dan Polres Madina merupakan hal yang sangat luar biasa.
Namun, kader-kader IMM Kabupaten Madina meminta polri membangun empati dan melakukan pelibatan masyarakat.
“Sebab, kepercayaan dapat dipulihkan dengan konsep integritas. Kami meminta pemetaan singkat dalam tubuh institusi. Dari berbagai pandangan tersebut, harus ada poin prioritas untuk mengembalikan kepercayaan publik,” katanya.
Senada dengan itu, Iskandar Hasibuan, wartawan senior di Kabupaten Madina sepakat dengan para narasumber bahwa yang memperburuk citra polri itu adalah oknum.
“Di Madina ini masih bagus polisi. Analisa, pengamatan saya, citra Polres Madina di bawah kepemimpinan Kapolres, AKBP HM Reza Chairul Akbar sangat baik.
Sebelumnya, Kabagren Polres Madina, Kompol Manson Nainggolan dalam sambutannya membuka FGD menyampaikan apresiasinya kepada Jampi dan stakholder serta unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
“Terima kasih kepada Jampi, PKNU dan unsur lain yang terlibat sehingga FGD ini dapat terlaksana dengan baik. Ke depan, kami mengharapkan masukan dari semua pihak agar institusi polri semakin baik,” katanya. (red)
