Medan (Pewarta co) – Kebijakan Pencopotan Abidin selaku Kepala UPT Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase (OPJD) pada Dinas PU Kota Medan oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution, mendapatkan respon dari wakil rakyat di Komisi I DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution SH. Menurutnya, pencopotan ini menjadi shock therapy terhadap pejabat yang tidak produktif.
Dikatakan Mulia Syahputra, ketegasan yang dilakukan Bobby Nasution memang merupakan hal penting dalam mempercepat pembangunan Kota Medan, termasuk dalam masalah penanganan banjir yang merupakan salah satu dari lima program prioritas Wali Kota Medan,
“Saya secara pribadi menilai, pencopotan jabatan itu sebagai satu hal yang baik. Kita mau pembangunan Kota Medan ini cepat terlaksana, termasuk penanganan banjir,” ucap Mulia Syahputra kepada wartawan, Kamis (4/11/21).
Selain itu, kata Mulia, ketegasan yang dilakukan Bobby dapat merubah kinerja para pejabat di lingkungan Pemko Medan. Pasalnya, ketegasan itu juga dapat menjadi shock therapy untuk ‘membangunkan’ para pejabat yang selama ini tidak produktif agar dapat bekerja lebih baik sesuai dengan Tupoksinya.
“Dengan begini, para pejabat akan berfikir dan lebih peka terhadap masalah yang ada di wilayahnya. Bila memang pejabat yang bersangkutan tidak serius dalam menjalankan program yang disampaikan Wali Kota Medan dan tidak memberikan contoh yang baik kepada pejabat lainnya, maka wajar saja pencopotan itu dilakukan. Saya setuju dengan stetament Wali Kota Medan kemarin, jadi pejabat itu jangan berleha-leha,” ujarnya.
Di sisi lain, Mulia juga meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk mempertimbangkan dampak negatif yang akan timbul bila setiap persoalan yang terjadi di lapangan harus disikapi dengan pemberian sanksi tegas berupa pencopotan jabatan.
“Sebab tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan pencopotan jabatan seperti itu. Terkadang kita perlu mempelajari dulu, apakah pencopotan itu akan lebih banyak mendatangkan dampak positif atau justru dampak negatifnya,” katanya.
Kalaupun harus melakukan pencopotan jabatan, Mulia meminta Wali Kota Medan untuk dapat memastikan terlebih dulu, bahwa pejabat baru pengganti adalah yang berkompeten di bidangnya. Dengan begitu, pencopotan pejabat yang lama akan berdampak baik dengan adanya perubahan yang diberikan pejabat yang baru.
“Kita tidak mau, pejabat yang baru justru tidak berkompeten dibidangnya dan terpaksa harus mempelajari masalah yang ada dulu. Akibatnya, pembenahan masalah justru memakan waktu. Padahal di sisi lain, Wali Kota ingin agar percepatan pembangunan termasuk penanganan banjir dapat diselesaikan secepat mungkin,” ungkapnya.
Dilanjutkan Mulia, kebijakan ini tentu berbeda dengan kebijakan Wali Kota Medan yang mencopot oknum-oknum pejabat di lingkungan Pemko Medan yang terbukti melakukan pungli. Justru untuk pejabat yang dicopot karena melakukan pungli, Mulia mengaku mendukung Wali Kota Medan Bobby Nasution secara penuh.
“Pungli itu masalah mental, pejabat yang bermasalah secara mental memang wajib diberi sanksi tegas. Tapi ini bukan masalah pungli, apalagi masalah banjir ini memang tidak mudah penyelesaiannya,” lanjutnya.
Kedepannya, Mulia berharap agar Pemko Medan melalui Dinas PU Kota Medan juga dapat memberikan arahan yang jelas kepada setiap Kepala UPT nya yang ada di setiap wilayah. Dengan demikian, setiap Kepala UPT dapat bertanggungjawab atas berjalannya program-program Wali Kota Medan. (Dik/red)
