Banda Aceh (pewarta.co) – Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem melakukan kunjungan ke Negara Thailand pasca terpilihnya mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu sebagai Gubernur Aceh di Pilkada 2024.
Ketua Parlemen Thailand, Wan Muhammad Nur Mata menyambut baik kedatangan Mualem yang didampingi Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin, SH, M. Kn, staf khusus Mualem, T. Irsadi beserta rombongan pada ruangan khusus, gedung Parlemen setempat, Rabu, 18 Desember 2024.
Sementara, sejumlah pejabat tinggi Thailand hadir dalam pertemuan itu termasuk Ketua DPRD Thailand, Farida Suleiman dan Direktur Biro Hubungan Internasional, Aphon Nanthakwang.
Pertemuan ini membahas kerjasama yang baik antara Negara Thailand dan Indonesia khususnya dengan Pemerintah Aceh baik di peluang investasi sektor pertanian dan perkebunan serta menawarkan skema penyelesaian konflik di Negara Bagian Selatan Thailand (Pattani).
“Saya ucapkan selamat kepada Muzakir Manaf atas terpilihnya sebagai Gubernur Aceh. Saya juga memuji Muzakir telah berjuang selama 45 tahun untuk mencapai kemakmuran di Aceh,” kata Wan Muhammad Nur Mata.
Pujian tu, menurut Wan Muhammad lantaran Mualem sebagai tokoh perdamaian berhasil membawa Aceh ke era baru setelah konflik berkepanjangan.
Didalam kesempatan yang sama, Mualem menyampaikan keinginan agar Aceh dapat menjalin kerjasama dengan Thailand dalam berbagai bidang, seperti pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas pemerintahan.
Begitu pula, ia juga memaparkan potensi Aceh sebagai wilayah yang kaya sumber daya alam termasuk minyak dan gas bumi.
Sementara itu, Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin, SH, M. Kn ikut menawarkan soal penanganan konflik yang terjadi di Thailand Selatan yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Di daerah itu, kelompok pemberontak memperjuangkan kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka para pemberontak utama itu yakni, Barisan Revolusi Nasional (BRN). Kelompok ini paling berpengaruh, didirikan pada tahun 1963. Mereka bertujuan untuk mencapai kemerdekaan penuh bagi Thailand Selatan.
Lalu, Organisasi Pembangunan Islam Patani (PULO) didirikan pada tahun 1979. PULO memiliki tujuan yang sama dengan BRN, tetapi mereka menekankan pada aspek agama dan budaya Melayu.
Kemudian, Barisan Nasional Pejuang Patani (BNPP). Kelompok ini didirikan pada tahun 1959 dan memiliki tujuan untuk mencapai kemerdekaan melalui perjuangan bersenjata.
Selain itu konflik di Thailand Selatan sebenarnya telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun, dengan peristiwa penting seperti perang dingin pada 1940.
Kemudian di tahun 1970 konflik memuncak dengan serangkaian serangan terhadap pemerintah dan pasukan keamanan. Kemudian perundingan damai tahun 2013, namun tidak mencapai kesepakatan.
Dari data – data yang dihimpun Jamaluddin, lebih dari 7 ribu orang meninggal dunia akibat konflik Thailand Selatan dari sejak tahun 2004. Ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah.
“Melihat kondisi ini, kami menawarkan penanganan akibat dampak konflik di Thailand Selatan. Semoga kerjasama yang di jalin dengan Pemerintah Aceh dapat berjalan dengan baik,” ucap Jamaluddin. (Red)
