Medan (pewarta.co) – Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi menegaskan, pihaknya telah menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi kontraksi harga pangan yang ada di pasar.
“Manuver yang dilakukan pemerintah untuk stabilisasi harga beras di pasaran, telah menunjukan hasil yang cukup signifikan untuk menurunkan harga pangan,” kata Bayu di sela kunjungan kerja Presiden RI Jokowi ke Provinsi Sumatera Utara, Jumat (15/10/2024).
Pada kesempatan itu Jokowi melakukan pengecekan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Hutalombang Padanglawas dan Gudang Bulog Bakaran Batu, Labuhanbatu.
Bayu menyampaikan, harga saat ini termasuk di Sumatera Utara pada tingkat grosir sudah mulai turun. Sedangkan untuk harga di tingkat retail beberapa sudah mulai mengalami penurunan atau setidaknya tidak terjadi penurunan namun sudah tidak ada kenaikan lagi.
“Keseimbangan harga ini betul-betul menjadi concern pemerintah untuk bisa berada di posisi yang lebih ideal lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam rangkaian kunkernya itu melakukan
penyaluran beras Bantuan Pangan ke sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang hadir di Padanglawas dan Labuhanbatu.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi menjelaskan, saat ini pemerintah tengah melakukan upaya-upaya intervensi untuk menstabilkan harga beras, seiring permintaan yang semakin tinggi, mengingat saat ini telah memasuki bulan Ramadan.
Jokowi menekankan, untuk mencapai keseimbangan harga pangan yang ideal, baik dari sisi produsen maupun konsumen diperlukan langkah nyata dari seluruh pihak yang terlibat.
Diakuinya, kesulitan pemerintah saat ini adalah soal mencari keseimbangan harga, dan dalam mengurusi beras untuk 270 juta penduduk Indonesia itu bukan perkara mudah. Disebutkannya, kebutuhan Indonesia setiap tahun itu sekitar 31 juta ton beras. Jika persediaannya kurang, perlu dipikirkan bagaimana menanggulanginya.
Sedangkan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menerangkan, sebagai upaya stabilisasi harga selama bulan Ramadan pihaknya tengah menerapkan kebijakan relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku dalam rentang waktu tertentu.
Baginya, program pemerintah ini bertujuan untuk memberikan ruang agar persediaan beras dengan harga perolehan yang masih tinggi dapat dilepaskan ke pasar sepenuhnya.
Dijelaskannya, relaksasi HET ini untuk beras premium, dari 10 Maret sampai 23 Maret. Kenaikannya Rp 1.000 per kilogram (kg). Ini karena sebelumnya harga GKP lumayan tinggi.
Kemudian seiring berjalannya panen dalam negeri, maka harga gabah itu akan mulai terkoreksi sekitar 2-3 minggu ke depan, sehingga dirasakan perlu relaksasi ini. Sampai dengan nanti stok lama yang dengan perolehannya masih dengan harga lebih tinggi, pemerintah bisa flat out atau bergerak maksimal dengan lebih cepat.
Yati (58) warga Kelurahan Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, salahsatu KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang hadir pada kegiatan itu menuturkan, ia dan keluarga sangat terbantu dengan adanya program beras Bantuan Pangan. Dirinya mengungkapkan, beras yang ia terima setiap bulan membuat keluarganya memiliki pos anggaran untuk dialihkan ke keperluan lainnya.
“Beras Bantuan Pangan yang saya terima setiap bulan ini manfaat sangat terasa sekali bagi saya dan keluarga. Kebetulan suami saya penghasilannya tidak menentu. Jadi, uang yang awalnya untuk beli beras bisa saya belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk biaya sekolah anak saya,” ungkapnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam kegiatan penyaluran beras Bantuan Pangan ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin, dan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Labuhanbatu, Ellya Rosa Siregar.(gusti)
