Padangsidimpuan (Pewarta.co) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pejuang Rakyat (Ampera) melakukan aksi unjuk rasa di depan Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan, Kamis (31/10/2019). Aksi ini terjadi karena mereka menilai tidak peka melakukan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijajaran Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
Sekitar pukul 11.00 Wib terlihat mahasiswa memulai unjuk rasa dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Ada Pungli, Ada Pula Sampai OTT. LHP Selalu WDP, Inspektorat Sehat?” Menggunakan pengeras suara terlihat mahasiswa saling bergantian berorasi menyampaikan tuntutannya.
“Hampir setiap tahun Pemerintah Kota Padangsidimpuan selalu menganggarkan anggaran pada APBD Kota Padangsidimpuan untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala di Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan. Seperti pada tahun 2018 ditampung anggaran untuk menunjang kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Daerah, antara lain; Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala, Koordinasi Pengawasan yang Lebih komprehensif, Unit Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang Sidempuan, Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.” Sebut Salah satu orator saat menyampaikan orasinya.
Sarif Muliadi selaku Ketua Ampera menyebut bahwa mereka sangat kecewa terhadap tindakan pengawasan terhadap OPD yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan dalam beberapa tahun terkahir.
“Kami nilai Inspektorat tidak benar-benar melakukan pengawasan sebagaimana mestinya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Hampir setiap tahun Pemerintah Kota Padangsidimpuan selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hampir didalam setiap hasil pemeriksaan tersebut BPK melaporkan adanya Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan oleh OPD Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Seperti pengunaan anggaran tidak sesuai ketentuan, gaji tenaga honorer tidak dibayarkan oleh dinas, pungutan liar terhadap tenaga honorer tidak tetap dan pemotongan dana BOK yang baru saja terungkap melalui kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan pegawai Puskesmas beberapa pekan lalu” papar Sarif.
Dalam tuntutannya Ampera meminta Walikota Padangsidimpuan, Irsan Efendi Nasution agar segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan.
“Kami minta Walikota Padangsidimpuan agar segera mengganti Kepala Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan dan segera mengevaluasi sistem pengawasan aparatur pengawas Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan.” Teriak Agusni yang juga selaku Sekretaris Ampera saat menyampaikan orasinya.
Setelah berorasi sekitar satu jam, Walikota Padangsidimpuan menjumpai masa Ampera yang sedang berorasi di gerbang Sekretariat Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan. Irsan mengatakan akan melakukan evaluasi dan tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berorasi, menyampaikan tuntutan. Terhadap tuntutan ini kami sampaikan, kami pasti melakukan evaluasi terhadap seluruh jabatan tinggi pratama di Pemerintah Kota Padangsidimpuan termasuk Kepala Inspektorat, apakah dia sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik atau tidak. Tapi dalam melakukan evaluasi tentu kita tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang itu,” ujar Irsan Efendi.
Setelah sempat melakukan dialog dengan mahasiswa, akhirnya mahasiswa melanjutkan unjuk rasa di depan Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan meminta agar DPRD segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Umum terkait dengan tuntutan mereka. Sekitar satu jam, mahasiswa dijumpai oleh Erpi J. Samudra dari Fraksi PAN dan Ahmad Maulana dari Fraksi Partai Golkar. Mereka mengatakan akan menindak lanjuti tuntutan Ampera setelah Alat Kelengkapan Dewan selesai dibentuk dalam beberapa hari kedepan.
Dalam kesempatan yang sama Sarif Muliadi juga menyampaikan kekecewaannya kepada DPRD Kota Padangsidimpuan atas kejadian Rabu (30/10/2019) pada saat Rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Ruang Paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan. Dimana rapat tersebut diwarnai keributan antara anggota DPRD dengan pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuan yang mengakibatkan sejumlah fasilitas DPRD Kota Padangsidimpuan rusak, seperti meja rapat yang pecah, mikrofon yang copot dan papan nama anggota DPRD yang patah. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Siwan Siswanto tersebut dinilai sejumlah anggota DPRD Padangsidimpuan tidak bisa mengakomodir rapat pembentukan AKD tersebut.
“Yang jelas kita kecewa dengan DPRD atas kejadian kemarin, itu kan fasilitas dibeli menggunakan APBD, sumbernnya dari rakyat. Kalau memang Ketua DPRD yang tidak mampu dan tidak menguasai tata tertib, jangan lah fasilitas yang ada malah dirusak. Tapi ketua DPRD-nya aja yang diganti, kan anggota DPRD punya hak untuk itu,” tutup Sarif.
Unjuk rasa tersebut dikawal oleh Aparat Kepolisian dari Polres Padangsidimpuan dan Satpol PP Kota Padangsidimpuan. Usai menyampaikan aspirasinya Massa Ampera membubarkan diri dengan tertib. (Rts/red)
