Kebayoran (Pewarta Co) – Jika melintas di Jalan Senopati persisnya disamping RPTRA Empu Sendok, akan terlihat aktivitas parkir liar yang disinyalir tidak memiliki izin yang noyabene tidak membayar setoran pajak parkir ke dispenda dan izin dari pemilik lahan (Pemprov DKI Jakarta) karena di lokasi tersebut dahulu bekas sekolahan SD Negeri Selong dan Puskesmas selong.
Keterangan yang diperoleh menyebutkan, pengelolaan parkir tersebut sudah berlangsung mulai dari tahun 2018, dengan estimasi pendapatan per bulan bisa mencapai Rp. 150 juta.
Pendapatan sebesar ini cukup fantastis dan menjadi ladang pemasukan bagi oknum tertentu dalam penyelenggaraan parkir dilokasi tersebut.
Jika ditinjau dari aspek regulasi perizinan sudah cukup jelas bahwa regulasi yang mengatur tentang perizinan penyelenggaraan parkir di DKI yaitu pasal 21 perda DKI no 5 tahun 2012 tentang perparkiran yang berbunyi setiap badan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari gubernur dan pasal 21 perda DKI no 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum yang berbunyi setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
Dari aspek perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 7 perda DKI no 16 tahun 2010 tentang pajak parkir yang berbunyi tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20 % (duapuluh persen), jika per bulan omset bisa mencapai Rp. 150 juta maka 20 % pajak dari omset tersebut Rp. 30 juta/bulan bisa di setorkan ke Dispenda yang akan menambah nominal Pendapatan Asli Daerah DKI.
Jika ada keseriusan dari yang berwajib tentunya hal ini akan dapat terwujud.
Melihat sudah cukup lamanya aktivitas pegelolaan parkir liar di bekas sekolahan SD Negeri Selong tersebut selain adanya unsur pembiaran dari yang berwajib, disinyalir juga ada permainan dari oknum-oknum tertentu. (AVID)
