Jakarta (pewarta.co)
Partai Golkar akan melakukan rapat konsultasi nasional pada 21-22 Maret pekan depan di Bali. Usai rapat konsultasi, Golkar juga mengagendakan gelaran rapat pimpinan nasional (Rapimnas). Kesepakatan soal rapat konsultasi diputuskan dalam rapat harian di kantor DPP Golkar, Rabu (15/3/2017). Sekjen Golkar Idrus Marham menyebut rapat itu akan membahas persiapan pilkada 2018 termasuk pileg dan pilpres tahun 2019.
“Dalam rangka menghadapi itu semua disepakati untuk melakukan rapat konsultasi nasional pada tanggal 21-22 Maret di Bali dan juga diusulkan untuk melakukan Rapimnas pada tanggal 27 April yang akan datang,” kata Idrus kepada wartawan.
Idrus menjelaskan rapimnas akan membahas hal-hal strategis untuk diambil keputusannya termasuk soal persiapan pemilu. Persiapan ini salah satunya mengenai rekrutmen calon anggota legislatif (caleg). “Bagaimana kemungkinan pembentukan badan pemilu dan juga tentu akan menetapkan beberapa peraturan organisasi yang selama ini sudah berlangsung tetapi perlu direvisi. Itu yang perlu kita buat keputusan terkait permasalahan-permasalahan strategis terkait dengan Partai Golkar,” terangnya.
Sementara itu, terkait agenda rapat harian, Idrus menyebut tidak ada pembahasan mengenai kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyebut nama-nama politikus termasuk dari Golkar. Idrus menegaskan sikap partai yang menyerahkan ke proses hukum.
“Kita tidak bahas secara khusus itu karena sikap dasar Partai Golkar sudah jelas bahwa kita menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum dan kita menghargai proses yang ada dengan tetap konsisten pada prinsip hukum yang menghargai praduga tidak bersalah itu,” ujarnya.
Kasus e-KTP yang tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor disebut Idrus juga tidak berpengaruh terhadap elektabilitas partai. Hal tersebut menurutnya dibuktikan salah satunya dengan peningkatan jumlah kemenangan pada pilkada serentak 2017.
“Kekuatan Golkar ada pada sistem dan juga prinsip kita ada praduga tak bersalah. Ya apalagi Setya Novanto sebagai simbol partai sudah menjelaskan juga kepada jajaran keluarga besar Partai Golkar, tentu kita sebagai kader Partai Golkar kita percaya kepada pernyataan ketua umum sebagai simbol partai,” tutur Idrus menjelaskan posisi Golkar terkait ikut disebutnya Setya Novanto dalam surat dakwaan e-KTP. (dtc)
