Medan (Pewarta.Co) – Anggota DPRD Sumut, Rudi Alfahri, SH, MH, angkat bicara, terkait kericuhan yang terjadi di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandaling Natal (Madina) Sumatera Utara, beberapa hari lalu akibat dampak pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak merata, kericuhan ini jangan sampai terulang lagi di daerah lain.
“Menurut Rudi, Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus benar – benar dapat dijalankan dan harus sesuai dengan ketentuannya, jangan ada pemotongan dengan dalih apapun, agar tidak terjadi permasalahan yang bisa memicu kekecewaan di masyarakat,” ujar Rudi dalam penyampaiannya di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.
Sambungnya, Sebaiknya juga harus ada pengawasan yang ketat, artinya, pihak lain juga harus dilibatkan, Kepling / Kepala Dusun, dan lainnya harus benar – benar mendata dan jangan pilih – pilih, kita juga maklumi ekonomi masyarakat saat ini tidak sama semua, makanya harus ada pendataan yang jelas sesuai kriteria yang pantas menerima, jangan tumpang tindih.
“Kita minta dinas terkait agar dapat mengawasi dalam pembagian bantuan ke masyarakat, hal ini dapat mencegah kekecewaan dimata masyarakat agar peristiwa yang terjadi di Madina kemarin tidak akan terjadi didaerah – daerah lain, mari kita jaga ketenangan di Sumatera Utara”, himbaunya.
Ditanya tentang kerusuhan di Desa Mompang Julu Kabupaten Mandailing Natal (Madina) pada Senin lalu (29 Juni), Rudi Alfahri, SH, MH, yang juga dari Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menghimbau, agar masyarakat untuk tidak tersulut emosi dan terprovokasi, dalam menyikapi permasalahan, hingga pada akhirnya membuat kita sendiri menjadi sengsara, kita ini negara hukum, jangan main hakim sendiri, sampaikan ke penegak hukum,” tutup Rudi Alfahri.- (Sandy). (red)