Medan (Pewarta.co)-Anggota DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy menyebutkan bahwa dokumen adminstrasi kependudukan menjadi kunci akses Kesehatan warga.
Penegasan itu disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan ini di hadapan ratusan warga Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal pada Sosialisasi Peraturan (Sosper) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Adminduk.
“Bapak, ibu sekalian, Adminduk itu sangat penting. Terutama untuk mengakses layanan Kesehatan,” tegas Rommy Van Boy, Sabtu, (23/8/2025)
Saat ini, lanjut Rommy menjelaskan, setiap warga Kota Medan bisa mengakses layanan Kesehatan dengan modal Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Itulah sebabnya saya tekankan bahwa, Adminduk itu sangat penting untuk mengakses layanan Kesehatan, terlebih lagi saat ini pemerintah Kota Medan memiliki program layanan Kesehatan gratis yang dinamakan Universal Health Coverage (UHC),” jelas Rommy.
Kendati demikian, sebut Rommy, layanan kesehatan gratis melalui program UHC yang dijalankan Pemerintah Kota Medan belum sepenuhnya dinikmati semua warga.
“Salah satu penyebabnya ialah masalah klasik administrasi kependudukan,” sebut Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar Medan Polonia ini.
Menurut Rommy, banyak warga miskin masih tersisih dari akses jaminan kesehatan karena tidak memiliki KTP elektronik, kartu keluarga yang tidak mutakhir, atau akta kelahiran anak yang terlambat diurus.
“Padahal, semua syarat itu menjadi pintu masuk untuk mendapatkan hak layanan Kesehatan,” imbuhnya.
Fenomena inilah, kata Rommy yang kerap terjadi di masyarakat, sehingga sulit mengakses layanan kesehatan karena persyaratan utamanya tidak terpenuhi.
“UHC bagus di atas kertas. Tapi tanpa Adminduk yang rapi, masyarakat tetap tersisih. Dokumen kependudukan adalah tiket utama masuk ke semua layanan negara, termasuk kesehatan,” kata politis Partai Golkar ini.
Rommy menegaskan, Perda Adminduk hadir untuk mempertegas kewajiban pemerintah daerah mempercepat dan mempermudah pelayanan dokumen dasar warganya.
“Jangan sampai perda ini jadi macan kertas. Ia harus hidup dan bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengkritik masih banyaknya keluhan warga. Mulai dari alasan blanko KTP habis, mesin perekam rusak, hingga pungutan liar.
“Penyakit lama ini membuat hak-hak sipil warga terampas. Bagaimana bisa bicara UHC, kalau KTP saja masih jadi barang langka?” lirih Rommy.
Begitupun, meski ada program UHC, Rommy tidak menampik adanya rumah sakit yang ‘nakal’ dan mempersulit masyarakat dalam mengakses layanan Kesehatan dengan menggunakan tiket KTP Elektronik.
“Oleh sebab itu, Saya hadir di sini. Saya ingin menegaskan jika bapak dan ibu penduduk Kota Medan yang memiliki KTP Elektronik namun masih dipersulit untuk mengakses layanan kesehatan, silahkan laporkan ke saya. Saya dan tim akan membantu bapak dan ibu sekalian,” kata Rommy yang disambut tepuk tangan warga yang hadir.
Sejumlah warga yang hadir mengamini pernyataan itu. Mereka mengaku kerap dipingpong ketika hendak mengurus dokumen.
“Banyak yang tidak bisa berobat gratis karena KK tidak sesuai domisili. Padahal kami butuh segera,” kata salah seorang ibu rumah tangga yang hadir.
Kendati menyosialisasikan Peraturan Daerah tentang Adminduk, namun banyak warga yang menyampaikan keluhannya terkait sampah, drainase dan lurah Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal yang sulit ditemui Ketika diperlukan tanda tangannya.
Begitupun, Rommy berjanji akan membawa aspirasi ini ke DPRD untuk mendesak Pemko memperbaiki sistem pelayanan Adminduk.
“Kalau masyarakat sudah taat aturan, negara jangan abai. Adminduk adalah kunci, dan UHC hanya bisa berjalan jika kunci itu tidak lagi berkarat,” pungkasnya.
Sosper yang dihadiri oleh Camat Medan Sunggal Irfan Abdillah, Lurah Kelurahan Lalang Surya Budi serta tokoh masyarakat dan pemuda tersebut diisi dengan sesi tanya jawab dan dialog.(Ril)
