Jakarta (pewarta.co) – Pers sebagai salah satu pilar demokrasi, sedianya tetap menjadi critical partner atau mitra kritis dalam rangka memastikan keberlangsung demokratisasi di Tanah Air berjalan sebagaimana mestinya.
Untuk itu, Dewan Pers memastikan akan tetap menjadi mitra pemerintah. Demikian disampaiakan Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025, Prof Azyumardi Azra dikutip dari kanal YouTube FNN Network, Sabtu (21/5/2022).
“Jadi, apa yang baik harus kita berikan apresiasi, tapi juga yang menurut kita melenceng atau tidak pada tempatnya harus kita kritik,” kata Azyumardi Azra.
Azyumardi Azra yang selalu vokal terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan demokrasi dan merugikan rakyat itu memastikan bahwa pihaknya tidak akan “melempem” setelah didapuk sebagai Ketua Dewan Pers.
“Saya kira enggak juga ya (akan melempem tidak lagi kritis ke pemerintah setelah jadi Ketua Dewan Pers),” tegasnya.
Ia justru memastikan Dewan Pers menjadi mitra kritis pemerintah dalam rangka membangun demokrasi di Indonesia yang belakangan mengalami kemunduran.
“Memang saya lihat dalam visi misi Dewan Pers ada yang kurang di situ, bahwa Dewan Pers itu menjadi mitra kritis (pemerintah) itu tidak ada. Hanya dikatakan menjadi pemersatu bangsa, iya saya setuju itu,” jelasnya.
Selain menjadi mitra kritis pemerintah, Gurubesar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga menyebut, Dewan Pers memiliki tanggung jawab menjaga kohesi sosial, terutama di tahun-tahun politik menjelang Pemilu 2024.
“Karena menjelang 2024 ini sudah banyak sekali friksi-friksi, para aspiran politik untuk menjadi capres atau cawapres. Saya kira pada waktunya meningkatkan suhu politik sehingga bisa memecah belah masyarakat kita. Jadi di sini peran dari pers terutama dengan dewan pers untuk menjaga kohesi sosial itu,” katanya. (Red)
