Deliserdang (Lewarta.co)-Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menyalurkan bantuan Anggaran Dana Desa (ADD) dengan nominal setiap desa mendapatkan Rp 1,5 Milyar.
Namun jumlah itu dianggap banyak terkikis karena harus disalurkan ke 24 program yang sudah disahkan dalam persetujuan sebelumnya yang ada di desa.
“Sudah ada 24 poin yang menyerap ADD itu, dan itu program wajibnya. Jadi sisa ADD yang terkucur ke Desa tinggal Rp 340 juta lebih,” kata Suparyo, Kepala Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang saat memimpin rapat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang) Tahun 2022 di Kantor Desa Bandar Khalipah, Jum’at (28/1) malam.
Dikatakannya juga bahwa terkikisnya ADD yang masuk tersebut sebanyak 80 persen. Dirinya pun menyayangkan adanya titipan dari pihak Pemkab Deli Serdang dalam hal program yang menyebabkan terkikis banyak ADD tersebut.
“Yang 80 persen itu udah diatur semua, bagus semua diatur jadi kami tinggal menikmati aja. Selain itu karena Covid-19 ini semua dan besar terserap kesitu anggarannya,” ucapnya.
Suparyo juga menjelaskan, sebanyak 80 persen tersebut sudah terpotong untuk ke 24 program yang ada. Salah satu program yang banyak menyerap anggaran itu seperti dana BLT kepada masyarakat yang menyerap sekitar 40 persen, belum lagi Dana Covid maupun mengadaan dan penyediaan Prokes sekitar, hingga poin lainnya.
“Untuk apalagi tinggal sekitar 20 persen, yaudah sekalian aja Pemkab yang mengaturnya. Jadi bantuan itu nggak sesuai, kalau bisa ditolak, bantuan itu saya tolak,” cetus Suparyo lagi.
Hal itu diutarakannya karena menganggap sisa Rp 340-an juta itu tidak mampu mengatasi banyaknya permasalahan yang ada di Desa Bandar Khalipah dengan 17 Dusun.
Sehingga banyaknya pertanyaan-pertanyaan, usulan program perencanaan dan sebagainya dari para Kepala Dusun (Kadus) Ketua RT, Ibu PKK dan lainnya dirasa semakin membuatnya galau, sebab akan semakin sulit.
Saat rapat Musrembang itu berlangsung, dari amatan wartawan di lokasi terlihat beberapa penanya sering mempermasalahkan soal parit, drainase, banjir hingga persoalan lainnya.
“Jadi sisanya itulah mau kita buat kemana, olah raganya disitu, sosialisasinya disitu dan sebagainya. Apalagi mau buat program ke depan. Berat lah kalau untuk drainase atau parit. Kalaupun ada wacana atau program, harus jelas,” keluhnya.
Namun dalam hal perbaikan drainase, parit dan yang dianggap menyerap dana cukup besar, Suoarya mengaku lebih baik diambil alih pihak Pemkab Deli Serdang. Bahkan dirinya mengaku sudah mengusulkan beberapa diantaranya.
“Akan kita evaluasi soal drainase. Untuk desa kita sebenarnya drainase tinggal sebahagian kecil, yang besar itu ada dibagian desa Bandar Klippa. Untuk wilayah timur, yakni dusun 8,9, dan 10 itu karena aliran air tidak jalan dan drainase tidak berfungsi, nah itu persoalnya pak Kadus. Kemudian banyak warga yang nggak mau tanahnya dibuat atau terkena pembuatan parit,” bebernya saat menjawab pertanyaan dari Kepala Dusun 8.
Nantinya hasil musrembang yang diadakannya dengan melibatkan para perangkat desa seperti, para Kadus, Ketua RT, BPD, Ibu-ibu PKK dan lainnya itu sebagai bentuk keterbukaan menyikapi ADD yang ada.
Samsul Nasution dan beberapa orang yang hadir dalam acara itu saat menanyakan solusi dan permasalahan di kawasannya berharap sekiranya Suparya sebagai pengendali utama dari ADD bisa membawa Musrembang ke Kecamatan bahkan penyampaian ke Pemkab Deli Serdang, apalagi masalah kerusakan Jalan yang berada di Jalan Ismail Harun, Pasar 5 Timur yang diakui Suparyo cukup rusak. (vin/red)
