JAKARTA (Pewarta.co) – Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI), Gandi Parapat, mengajak masyarakat khususnya jemaat Huria Kristen Batak Protestan ( HKBP) untuk mendoakan Ephorus HKBP maupun pendeta yang terkesan sudah melakukan kampanye untuk mendesak pemerintah menutup perusahaan PT Toba Pulp Lestari di Tano Batak.
Gandi yang merupakan jemaat HKBP mengimbau masyarakat supaya mendoakan Ephorus HKBP dan kalangan pendeta agar diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sebagai penggembala umat, khususnya jemaat HKBP. Ephorus bersama pendeta harus dapat menjadi penggembala baik yang terus -menerus menaungi umatnya.
“Saya sebagai jemaat HKBP terus mendoakan Ephorus HKBP dan pendeta pengikutnya supaya melaksanakan tugasnya sebagai penggembala yang baik. Sebab, tugas tersebut sesuai keinginan umat yang mendambakan kebaikan mengikuti ajaran Tuhan Yang Maha Esa (YME). Tugas Ephorus dan kalangan pendeta sangat mulia jika dijalankan dengan benar,” ujar Gandi.
Gandi mengaku sangat kecewa dengan Ephorus dan kalangan pendeta yang terkesan sudah melakukan kampanye untuk mendesak pemerintah agar menutup operasional PT TPL. Bahkan kampanye tersebut sampai menghadirkan ribuan jemaat HKBP. Keadaan ini dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat, khususnya di Tano Batak, lokasi beroperasinya perusahaan bubur kertas tersebut.
“Tugas Ephorus HKBP dan kalangan pendeta seharusnya membawa keteduhan dan membawa pesan perdamaian di tengah masyarakat. Jika ada persoalan di tengah masyarakat, Ephorus dan kalangan pendeta harus bisa menjembatani masyarakat dengan perusahaan tersebut. Hindari perselisihan dengan mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan,” katanya.
Gandi Parapat menyarankan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten untuk melakukan penelitian guna nengungkap kebenaran atas tuduhan yang disampaikan Ephorus HKBP dan kalangan pendeta tersebut, yang menyebutkan PT TPL sudah melakukan pengrusakan lingkungan di seputaran Danau Toba.
“Tuduhan ini harus dapat dibuktikan. Jika ini benar maka aparat penehak hukum kita dapat mengambil tindakan hukum. Jangan kita gegabah untuk menyikapi permasalan tersebut. Soalnya, TPL ini merupakan perusahaan asing yang berinvestasi di Tano Batak. Ini bisa berdampak buruk pada daerah tersebut. Semua ini harus dikaji dengan berbagai pertimbangan,” tegas Gandi.
Gandi menyatakan siap mendukung masyarakat untuk mendesak pemerintah menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) jika terbukti melakukan pelanggaran pengrusakan lingkungan di sekitaran Danau Toba.
Menurut Koordinator PMPHI Sumut, Gandi Parapat, desakan masyarakat untuk menutup PT TPL harus disertai dengan bukti dan fakta di lapangan terkait terjadinya kerusakan lingkungan. Tuntutan ini pun harus memiliki bukti kuat jika kerusakan lingkungan akibat pengelolaan oleh TPL.
“Kami siap mendampingi masyarakat untuk mendesak pemerintah supaya menutup TPL. Kami siap berada di garda terdepan bukan karena ikut – ikutan mendukung desakan Ephorus HKBP dan kalangan pendeta. Kami tidak mau latah mengikuti tuntutan Ephorus bersama kalangan pendeta. Tapi harus ada bukti kuat dalam menemukan kerusakan lingkungan akibat operasional TPL,” tegas Gandi.
Gandi menyarankan, pemerintah bersama pihak kementerian lingkungan hidup dibantu masyarakat untuk menurunkan tim independen dalam mengungkap tuduhan adanya pencemaran lingkungan. Pemerintah tidak boleh serta merta menutup operasional TPL dalam mengelola lahan karena adanya desakan dan tuntutan yang tidak memiliki dasar bukti yang kuat.
“Tidak pantas menutup TPL tanpa bukti kesalahan yang kuat. Apalagi penutupan itu dilakukan pemerintah karena adanya desakan dari Ephorus HKBP bersama kalangan pendeta. Ini justru tidak sesuai aturan yang dikeluarkan pemerintah. Pemerintah juga harus melihat sisi positif pengelolaan lahan oleh PT TPL. Penyelidikan dan penelitian ini harus seimbang dan bukan merugikan salah satu pihak,” sebutnya.
