Medan (Pewarta.co) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan menyorot sejumlah persoalan penting terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2021, khususnya terkait pajak parkir dan stunting.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Dhiyaul Hayati dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Walikota atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan 2021, di ruang rapat paripurna, Senin (6/6/22).
“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tentang laporan keuangan Pemerintah Kota Medan untuk tahun anggaran 2021 memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Dalam hal ini, Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan yang telah berusaha untuk mewujudkan laporan keuangan daerah yang baik dan berkualitas. Kami berharap hasil penilaian tersebut menjadi acuan Pemerintahan Kota Medan untuk terus memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat,” kata Dhiyaul Hayati.
Fraksi PKS, kata Dhiyaul, sangat berharap Pemerintah Kota Medan merespon dan menindaklanjuti saran-saran dari BPK RI atas laporan hasil pemeriksaan tersebut, sehingga bisa menjadi perbaikan untuk kedepannya.
Fraksi PKS mempertanyakan kepada Pemerintah Kota Medan terkait realisasi pendapatan pajak parkir, dimana hanya terealisasi 48,41 %, kenapa hal ini bisa terjadi dan apa yang menjadi kendala di lapangan. “Begitu juga kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan agar mengevaluasi program agar tidak tumpang tindih dengan OPD yang lain serta berkolaborasi dengan OPD lain dalam penanganan stunting di Kota Medan,” jelasnya.
Kemudian, Fraksi PKS juga menyoroti terkait belanja tanah di Kota Medan, dimana realisasinya rendah hanya 26,74%, padahal kebutuhan akan ruang terbuka hijau (RTH) tinggi. “Menurut data yang kami dapat kebutuhan RTH di Kota Medan 5.303 ha, sementara yang baru terpenuhi 556,5 ha. Serta ada beberapa OPD yang kantornya perlu dipindahkan ke tempat yang lebih strategis,” katanya.
Tidak hanya itu, Fraksi PKS juga mempertanyakan beberapa bulan terakhir ini Kota Medan sering diguyur hujan. “Sebagaimana yang kita saksikan bersama bahwa beberapa titik Kota Medan masih juga mengalami banjir dan bahkan ada sebagian daerah yang sebelum tidak banjir terjadi banjir. “Kalau kami lihat realisasi belanja jalan irigasi dan jaringan hanya terealisasi 176,88 m (54,3%), kenapa hal ini terjadi?,” tanya Dhiyaul.
Sementara itu, terkait belanja bantuan sosial pada Dinas Sosial Kota Medan dimana terealisasi 51,66 M (73,5%), dimana di lapangan banyak dari bilal mayit, guru magrib mengaji dan penerima bantuan sosial yang belum menerima bantuan. Fraksi PKS sangat berharap Dinas Sosial bisa mendata dengan baik penerima bantuan sosial ini. Serta di tahun selanjutnya bisa terealisasi dengan maksimal.
“Fraksi PKS Kota Medan mempertanyakan apa saja upaya pemerintah kota dalam mewujudkan visi dan misi PUD Pasar dan PUD Pembangunan, dan sejauh mana keberhasilannya dalam upaya meningkatkan PAD?,” tanyanya lagi.
Dalam kesempatan tersebut, Dhiyaul hayati menyampaikan agar OPD-OPD yang ada di pemerintahan Kota Medan lebih bersungguh-sungguh dan lebih bekerja keras untuk mewujudkan visi misi pembangunan Walikota Medan sebagaimana yang dijanjikan pada saat kampanye kemarin. “Kami juga berdoa agar Walikota dan Wakil Walikota Medan saat ini saling bahu membahu untuk membangun Kota Medan,” harapnya. (Dik/red)
