Medan (pewarta.co) – Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw menyebut, ada potensi peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) jelang Pilkada serentak.
“Dalam catatan kami Pilgub, Pilkada Padang Sidimpuan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara (Paluta), Dairi, Deli Serdang, Taput, Langkat dan Batu Bara, tentu akan diwarnai dengan naik turunnya suhu politik yang berimplikasi kepada naik turunnya suhu Kamtibmas,” sebut jenderal bintang dua tersebut saat menggelar coffee morning bersama Gubernur dan Ketua KPU Sumut membahas pengamanan Pilkada Serentak, khususnya di Sumut pada 2018 mendatang di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Senin (31/7/2017) pagi.
Kendati demikian, Kapolda berjanji akan memberikan pengamanan secara menyeluruh dan maksimal pada peleksaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 mendatang.
“Soal berapa jumlah (personel) itu teknis ya, nanti akan dibicarakan kembali. Kita akan melakukan evaluasi terhadap gangguan atau masalah yang terjadi pada pilkada sebelumnya yang pernah terjadi di Sumut,” katanya.
Kegiatan itu dilaksanakan fokus untuk membentuk sinergitas pengamanan guna suksesnya Pilkada Gubernur dan Pilkada 8 kabupaten/kota di Sumut. Coffee morning tersebut menjadi wadah meningkatkan koordinasi dan komunikasi.
Dia mengatakan, tak ada visi misi yang baru akan diterapkannya. Paulus menekankan kepada kebijakan negara yang sudah ada sebelumnya.
“Sebagai kapolda yang dilantik 7 Juli 2017 kemarin, ini minggu ketiganya saya menjabat. Saya tidak membuat lagi visi misi yang penuh dengan konsepsi, kami mau mengimplementasikan apa-apa yang sudah menjadi bijak negara, Presiden, dengan nawacita, program Promoter Kapolri dan 11 progam prioritas dan 8 quick wins,” terang Paulus.
Dukungan Anggaran
Sementara, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), T Erry Nurady mengatakan, Pemprovsu sudah menyiapkan dukungan anggaran yang cukup besar yang meliputi tiga anggaran.
“Yaitu anggaran KPUD Sumut sebagai penyelenggara, anggaran Bawaslu sebagai pengawas dan anggaran Polri sebagai pengamanan,” kata Erry.
Dia juga mengatakan telah melaksanakan sejumlah nota kesepakatan dengan 8 kabupaten/kota yang menjalani Pilkada. “Kami berharap biaya yang begitu besar ini hendaknya dibarengi dengan kesuksesan penyelenggaraan. Yang paling mahal adalah dari segi kebersamaan kita. Jangan sampai karena kita berbeda pilihan dan berbeda pandangan, kesuksesan dan kebersamaan yang sudah terbangun selama ini menjadi tercabik-cabik. Tentu kami berharap Provinsi Sumut sebagai negara yang berbilang kaum bisa sebagai contoh dalam pesta demokrasi,” ungkap Erry.
Sedangkan Ketua KPUD Sumut, Mulia Banurea mengatakan sudah membuat formula untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dia mengklaim telah dibuat beberapa agenda yang akan disosialisasikan kepada masyarakat. (DA)
