Medan (Pewarta.co) – Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Haris Kelana Damanik merasa kecewa terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan Topan Obaja Putra Ginting SSTP MSP. Pasalnya, saat menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang evaluasi penggunaan anggaran triwulan pertama tahun 2022, Kadis PU tidak membawa data-data yang diperlukan, sehingga rapat terpaksa ditunda.
“Percuma kita panggil mereka, tapi data-data untuk dibahas di dalam RDP tidak dibawa. Semestinya, mereka itu paham dan membawa semua data-data yang diperlukan mana kala ada yang perlu direvisi dan sebagainya,” kata Haris Kelana dari Fraksi Gerindra seusai RDP di ruang rapat Komisi IV, Selasa (12/7/22)
Menurutnya, pihaknya tidak mau lembaga perwakilan rakyat khususnya Komisi IV dianggap ‘abal-abal’.
“Kalau diundang RDP di DPRD, semestinya mempersiapkan semua. Tidak seperti saat ini datanya tak konkrit. Seherusnya kita sudah melangkah ke depan, ini terpaksa jalan di tempat gara-gara data yang mereka miliki tidak dibawa. Kami duduk di DPRD Kota Medan ini mewakili rakyat. Jadi kita harus mengetahui anggaran apa saja yang sudah terpakai dan belum,” ujarnya.
Masih kata Ketua Komisi IV itu, pihaknya saat ini hanya mendapat data Medan Selatan dan Utara. Dijelaskannya, Kota Medan terbagi dua yakni Medan Selatan dan Utara meliputi beberapa kecamatan di kawasan itu, tapi di dalam data ini tidak konkrit sehingga Anggota Komisi IV yang hadir minta RDP tersebut diskor dan dijadwal ulang kembali sampai data yang dibahas nanti benar-benar konkrit sejauhmana anggaran yang terealisasi dan belum sebagaimana yang diajukan Rp 1 triliun tersebut.
“Sementara kita mau masuk ke tahapan P-APBD, sedangkan kita belum melihat apa-apa saja yang terealisasi dari anggaran Rp 1 Triliun yang diajukan itu. Pokoknya, data harus lengkap sehingga kita enak membahas satu demi satu,” ujarnya.
Selama ini yang dilakukan, lanjut Haris lagi, hanya bersifat global. Namun, untuk RDP kali ini diminta Kadis PU Kota Medan menyediakan data-data per kecamatan se-Kota Medan. “Di sinilah akan terlihat sebenarnya anggaran terpakai untuk apa saja di setiap kecamatan. Selama ini, datanya hanya bersifat global sebenarnya yang kita perlukan per kecamatan,” sebut Haris Kelana.
“Kita sudah menyurati kembali untuk dilakukan RDP terhadap Dinas PU dan diminta semua data sebanyak 21 kecamatan harus ada,” tegasnya. (Dik/red)
