Medan (Pewarta.co)-Forum Perangkat Daerah sangat strategis untuk menyinergiskan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Diskominfo kabupaten/kota.
Khususnya dalam menampung dan mengolah aspirasi dari mitra kerja, untuk mempertajam indikator, serta target program kerja, sesuai dengan tugas dan fungsi Diskominfo.
Hal ini disampaikan Kepala Diskominfo Sumut Irman Oemar diwakili Sekretaris Dinas Kominfo Sumut M Ayub, saat membuka Forum Perangkat Daerah dengan Diskominfo Kabupaten/Kota se- Sumut, di Aula Transparansi Dinas Kominfo Sumut, Jalan H M Said Nomor 27 Medan, Selasa (30/3).
Dikatakannya, Diskominfo memiliki peran penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, terutama mempublikasikan program-program yang akan dan telah dilakukan kepada masyarakat. Sehingga keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat sebagai sasaran akhir pembangunan.
“Pelaksanaan pembangunan dikatakan berhasil jika programnya sampai atau bisa dirasakan masyarakat sekali pun tidak dirasakan langsung, paling tidak masyarakat mengetahui program kegiatan tersebut,” ujarnya.
Rencana Kerja Dinas Kominfo Sumut tahun 2022 yang menjadi prioritas dan harus diselaraskan oleh kabupaten/kota yakni Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
Untuk keberhasilan program tersebut, perlu dilakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna menangani teknologi informasi dan komunikasi, serta pengembangan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi.
“Forum ini kita harapkan mendukung kegiatan daerah maupun nasional yang benar – benar dapat dirasakan masyarakat luas. Kita prioritaskan 2022 tidak ada kegiatan yang tidak terprogram dengan baik,” sebutnya.
Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto selaku narasumber mengatakan percepatan digitalisasi sangat perlu untuk pengelolaan informatika, serta komunikasi publik sehingga forum tersebut diharapkan menghasilkan perencanaan yang inovatif.
Hendro juga mengingatkan kepada peserta forum dalam mengusulkan program kerja perlu adanya sinkronisasi dengan OPD lainnya, dan dalam mengusulkan program kerja lebih kepada inovasi. “Program yang tidak layak sebaiknya tidak diusulkan kembali,” katanya.
Sementara narasumber dari Bappeda Sumut, yakni Kepala Seksi Transportasi dan Perhubungan, Ihsan Azhari mengatakan, wabah Covid -19 saat ini memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di segala sektor, dimana perlunya memiliki strategi dalam pemulihan laju pertumbuhan ekomomi dengan memanfaatkan pengembangan SDM dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) sebagai salah satu motor penggerak pembangunan.
Disebutkannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid – 19 ada delapan sektor prioritas pembangunan, yakni peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan, peningkatan akses dan mutu pendidikan, konektivitas antara pusat pertumbuhan wilayah dan pusat produktivitas, peningkatan nilai tambah sektor agraris, peningkatan nilai tambah sektor parawisata, peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan, peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olah raga, serta reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan dan layanan publik.
Kominfo dalam hal ini, menurutnya, sangat berperan dengan penerapan sistem pemerintahan yang berbasis teknologi komunikasi (e-government). Pada prinsipnya inovasi e-government ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat. (ril)
