Medan (Pewarta.co)-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut) menyayangkan ketidakpuasan terhadap pers dilakukan dengan cara mendemo kantor media tersebut.
Padahal, ada saluran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menyalurkan ketidakpuasan tersebut.
Ketua PWI Sumut, Hermansjah didampingi sejumlah pengurus, Selasa (18/9/2018) menyebutkan sesuai Undang-undang tersebut, ada dua cara dapat dilakukan bagi masyarakat yang komplain terhadap suatu pemberitaan.
“Pertama, menyampaikan hak jawab, kedua menyampaikan hak koreksi,” kata Ketua PWI Sumut.
Lanjut dijelaskannya, PWI Sumut menggelar Rapat Pengurus Harian bersama Dewan Kehormatan untuk menyikapi aksi demo sejumlah massa ke kantor Harian Waspada pada hari Selasa 18 September 2018.
Selain itu, tambah Herman, hak jawab merupakan hak dari seseorang atau suatu pihak yang merasa keberatan terhadap pemberitaan mengenai dirinya yang tidak benar.
Untuk itu, yang bersangkutan dapat melalui hak jawab untuk meluruskan pemberitaan tersebut dan media yang menerbitkannya wajib memuat hak jawab tersebut.
Sedang hak koreksi dapat dilakukan oleh warga masyarakat terhadap pemberitaan yang diketahuinya perlu dikoreksi.
Hak koreksi ini juga disampaikan kepada media bersangkutan dan apabila koreksi itu dinilai benar, maka media bersangkutan wajib menerbitkannya.
Jadi tambah Hermansjah didampingi Anggota DK Azrin Maryda, Sekretaris Edward Thahir, Wakabid Organisasi Khairul Muslim, Wakabid Pembelaan Wartawan Wilfried Sinaga SH, Wakabid Pendidikan Rizal Rudi Surya, Wakabid Antar Lembaga Agus Syafaruddin Lubis, Bendahara Zul Marbun.
“Tidak ada konteks atau dasarnya ketidakpuasan terhadap suatu pemberitaan dilakukan dengan cara mendemo surat kabar tersebut,” sebut Herman lagi.
Aksi demo semacam itu justru menurut Herman, dapat dikategorikan suatu intimidasi atau upaya menghalangi- halangi tugas wartawan.
Dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang pers tindakan semacam itu dapat dikenakan pidana penjara. Untuk itu PWI Sumut mengharapkan semua pihak memahami terhadap tugas tugas jurnalistik dan hendaknya kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.
Sementara itu, Wapemred Harian Waspada, H Sofyan Harahap membenarkan pihaknya menerima sejumlah massa yang merasa keberatan terkait pemberitaan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno saat berkunjung ke kantornya pada hari Minggu 16 September 2019.
“Kami jawab dan jelaskan bahwa tidak ada yang salah dengan pemberitaan yang dimuat di halaman depan sebagai headline. Tidak benar kalau Sandiaga melakukan manuver curi start kampanye. Karena kedatangannya ke Medan berkaitan dengan agenda keagamaan salat subuh di Mesjid Al Jihad dan olahraga jalan sehat di Stadion Teladan, serta bersilaturahmi dengan pimpinan,” katanya saat menemui pengunjuk rasa di kantor Harian Wasapada.
Dijelaskannya, pada pemberitaan di harian Waspada terbitan edisi Senin 17 September 2019, sama sekali tidak ada unsur kampanye.
“Tidak ada ajakan sama sekali dari Sandiaga yang bernada kampanye memilih calon pasangan Prabowo-Sandi. Malah banyak hal positif dan baru diperoleh dalam wawancara eksklusif. Informasinya penting buat publik mengetahuinya,” jelas Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Sumut.
Setelah dijelaskan terkait fungsi dan kebebasan pers, serta hak masyarakat untuk tahu informasi, juga jaminan kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat Pasal 28 UUD, mereka mengerti dan massa segera membubarkan diri.
“Kita harapkan aksi demo serupa tidak terulang karena dikhawatirkan dapat disusupi pihak-pihak yang bertujuan memanaskan suhu politik hingga terjadi konflik di kalangan akar rumput. Untuk itu, aparat keamanan diharapkan pro-aktif dan menyeleksi betul aksi-aksi demo yang murni atau dengan orderan agar tidak menjadi preseden jelek bagi pers nasional khususnya di Sumut,” tandas Sofyan (ril)
