JAKARTA (pewarta.co) – Keberhasilan dialog Bouznika mempertemukan dua faksi yang sedang bertarung di Libya kembali memperlihatkan komitmen kuat Kerajaan Maroko menjaga perdamaian di kawasan Afrika Utara.
Dialog yang digelar di kota Bouznika yang terletak sekitar 40 kilometer arah baratdaya Rabat itu dihadiri faksi Pemerintahan Nasional yang berbasis di Tripoli dan faksi Dewan Perwakilan Rakyat yang berbasis di Tobruk.
Faksi Pemerintahan Nasional dihasilkan dalam pertemuan yang diinisiasi PBB di bulan Desember 2015 dan dipimpin Perdana Menteri Fayez Al Sarraj.
Sementara faksi Dewan Perwakilan hasil pemilihan umum 2014 dipimpin Marshal Khalifa Haftar yang merupakan komandan Angkatan Bersenjata Libya.
Dalam dialog kedua faksi sepakat untuk melakukan gencatan senjata sebagai upaya penting menuju perdamaian.
“Kerajaan Maroko sejak awal memiliki komitmen kuat untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Bagaimana pun juga stabilitas politik di Libya diperlukan sebagai pondasi perdamaian dan pembangunan tidak hanya di Libya tapi juga di seluruh kawasan,” demikian dikatakan Presiden Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko, Teguh Santosa, dalam keterangan Selasa malam (15/9).
Teguh Santosa yang juga dosen hubungan internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah mengatakan, komitmen menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Afrika Utara dan seluruh kontinen Afrika telah diperlihatkan Maroko sejak lama. Pada tahun 1961 Maroko mensponsori berdirinya Blok Kasablanka yang terdiri dari Maroko, Ghana, Aljazair, Guinea, Mesir, Mali, Libya.
Dua tahun kemudian Maroko menjadi founding member dari Organisation of Africa Unity (OAU) yang di tahun 1999 bermetamorfosis menjadi African Union (AU). Maroko sempat keluar dari OAU yang ikut didirikannya pada tahun 1984 sebagai bentuk protes atas keputusan OAU menerima negara boneka Sahara.
Walau mengundurkan diri dari OAU, Maroko tetap memainkan peranan penting dalam menjaga perdamaian dan menopang pembangunan negara-negara Afrika. Di bulan Januari 2017 Maroko kembali bergabung dengan organisasi kawasan Afrika.
“Keberhasilan dialog Bouznika adalah refleksi kecintaan Raja Muhammad VI pada perdamaian di kawasan,” ujar Teguh lagi.
Konflik dan perang saudara melanda Libya setelah kejatuhan rezim Muammar Khadaffi pada tahun 2011. Di tahun 2014, upaya membangun pemerintahan yang kredibel di negara itu menemui jalan buntu yang berlarut-larut.
Dalam dialog Bouznika, faksi Dewan Tinggi Negara Libya di Tripoli dan faksi Parlemen Libya di Tobruk menyatakan rasa puas karena berhasil mencapai kesepakatan yang me urut mereka komprehensif mengenai kriteria dan mekanisme menuju perdamaian.
Kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan dialog selama minggu terakhir bulan ini. Dalam pertemuan lanjutan itu akan didetailkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan perjanjian damai.
Kedua faksi mengakui bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan dan persaudaraan.
Dalam dialog tersebut, dua faksi Libya meminta PBB dan komunitas internasional mendukung upaya Maroko menciptakan kondisi yang tepat dan iklim yang kondusif dalam mencapai solusi politik yang komprehensif di Libya.
Tak lupa, kedua faksi mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Maroko serta Raja Muhammad VI atas dukungan dan bantuan dalam mengatasi krisis Libya dan mencapai harapan rakyat Libya untuk membangun negara yang demokratis dan stabil. (Teguh Santosa, Presiden Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko)
