Medan (Pewarta.co)-Capaian kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumatera Utara (Sumut) mendapat apresiasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).
Di antaranya tentang indeks literasi keuangan Sumut tahun 2022 yang telah mencapai 51,69% dan untuk induksi keuangan telah mencapai 95,58%.
Hal tersebut disampaikan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Kantor OJK Regional 5 Sumbagut Untung Santoso pada Rapat Pleno TPAKD Semester II tahun 2022 dan Penyusunan Program TPAKD se-Sumut tahun 2023, serta Business Matching UMKM di Tiara Convention Center, Jalan Cut Mutia Medan, Kamis (1/12/2022).
“Inklusi dan literasi keuangan di Sumut juga terus meningkat signifikan, bahkan tertinggi kedua secara nasional, setelah DKI Jakarta. Tetapi jangan berpuas diri, jaga dan tingkatkan terus,” kata Untung Santoso di hadapan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Arief S Trinugroho dan peserta rapat lainnya.
Selain itu, menurut Untung, program unggulan TPAKD Sumut One Village One Agent (OVOA) yang bertujuan memperluas akses keuangan pada triwulan III, juga telah menjangkau 592 desa dari target sebesar 115 desa. Artinya program kerja OVOA ini telah mencapai 514%. Untuk program UMKM Go Digital telah membantu 887 pelaku UMKM masuk dalam market place.
Sementara itu, Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho menyampaikan, untuk membuka ketersedian akses keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat dan pelaku usaha, TPAKD diharapkan terus meningkatkan strategi dan inovasi. Salah satunya bersinergi dengan pemerintah daerah, perbankan, serta instansi terkait lain, untuk bersama-sama mendorong masyarakat mengetahui ketersedian akses keuangan.
Seluruh program TPAKD ini, menurutnya, juga perlu terus disosialisasikan dan dipublikasikan, agar masyarakat dan pelaku usaha mengetahui, bahwa mereka akan mendapat kemudahan dalam pembiayaan dan permodalan.
“Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubenur sangat berharap dari awal kepemimpinan untuk meminimalisir pinjaman ke rentenir yang tanpa syarat macam-macam, bunga yang cukup tinggi, sehingga banyak masyarakat dan pelaku UMKM yang terjebak,” katanya.
Karenanya, peran TPAKD perlu terus didorong dan ditingkatkan, khususnya pada pembiayaan sektor pertanian, perkebunan dan industri pengolahan, agar masyarakat dan pelaku usaha tidak terjebak dengan akses kuangan yang berdampak dari usaha mereka.
“Kita berharap peran TPAKD menjadi motor untuk capaian target indeks inklusi keuangan Sumut sebesar 90% di 2024 bisa tercapai,” harapnya.
Arief juga menyampaikan, program percontohan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis klaster di sektor pertanian dan perkebunan yang telah dijalankan di beberapa kabupaten/kota agar bisa diaplikasikan di daerah lain. Apalagi, pertanian dan perkebunan merupakan sektor unggulan Sumut yang bisa membantu pemulihan ekonomi Sumut.
Turut hadir Kepala Biro Prekonomian Sumut Naslindo Sirait, Angota DPRD Sumut Meryl Rouli Br Saragih, pimpinan perbankan, Kepala Biro Prekonomian Kabupaten/Kota se-Sumut, Kepala Bapemas Kabupaten/Kota se-Sumut, serta pelaku UMKM binaan Pemprov Sumut. (ril)
