Medan (Pewarta.co)-Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Afifi Lubis membuka Pertemuan Perencanaan Strategis (Renstra) Operasional dan Edukais Vaksinasi Covid-19 tingkat Provinsi, di Hotel Grand Aston, Rabu (1/12/2021) malam.
Aspek manajerial dalam upaya percepatan dan validasi data dibutuhkan untuk penanganan masa pandemi.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Plt Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kemenkes RI Yuli Farianti, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Ismail Lubis dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta jajaran.
Dalam pidatonya, Pj Sekdaprov berharap pertemuan yang digelar selama dua hari tersebut menjadi sebuah forum yang membicarakan sesuatu hal sangat penting. Mengingat persosalan yang dibahas adalah masalah Covid-19 yang mendunia, sejak awal tahun lalu dan menyita waktu serta anggaran, hingga kebiasaan bersilaturahmi.
“Segala upaya sudah kita lakukan sebagai Pemerintah Provinsi, termasuk/kabupaten kota. Untuk itu, pertemuan ini penting untuk mencari jalan terbaik, agar penanganan Covid-19 lebih maksimal,” jelasnya.
Masalah keterlambatan dan validasi data menurut Afifi, harus bisa diselesaikan secara terintegrasi dan menyeluruh. Mengingat beberapa proses masih berjalan parsial dan orang perorang. Karenanya target penanganan Covid-19, perlu dicapai secara bersama.
“Kita sudah mulai memahami bagaimana hidup di masa Pandemi Covid-19. Sehingga aspek manajerial penanganan masa pandemi sangat diperlukan. Karena itu, sejak Satgas Covid-19 Sumut dibentuk, sampai sekarang terus berjalan. Setiap hari kita apel siaga (melalui radio Orari) dipimpin langsung Pak Gubernur, setiap hari kita melaporkan data terbaru,” sebut Afifi.
Sementara Kepala P2JK Kemenkes RI Yuli Farianti menyampaikan pesan Menteri Kesehatan (Menkes) bahwa seluruh daerah diminta tetap menegakkan protokol kesehatan (Prokes). Terlebih lagi keberadaan Satgas Covid-19 yang selama ini terus melakukan sosialisasi hingga penegakan disiplin di masa pandemi di tempat-tempat umum.
“Pemerintah daerah juga diminta memaksimalkan Posko Covid-19 hingga tingkat desa. Selain upaya pemerintah yang terus melaksanakan vaksinasi. Karena itu saya apresiasi seluruh Pemerintah Daerah atas apa yang dilakukan selama ini secara bersama-sama,” ujar Yuli yang juga Koordinator Wilayah Sumut untuk Sekretariat Kemenkes.
Guna mendorong percepatan vaksinasi, lanjut Yuli, Kemenkes meminta Pemprov segera mendistribusikannya ke kabupaten/kota setelah dikirim. Selanjutnya memantau data dengan prinsip akuntabilitas, rekonsiliasi, serta mengawasi pelaksanaannya dengan baik.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Ismail Lubis menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan atas kerja sama dengan Kemenkes RI dalam upaya rekonsiliasi data. Karena masih ada kesenjangan antara data antara kabupaten/kota dan provinsi, termasuk instansi lain. “Melalui pertemuan ini, permasalahan itu dapat diselesaikan,” sebutnya.
Meski begitu, pihaknya mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota yang telah berhasil melakukan vaksinasi hingga posisi di atas 60% jumlah penduduk penerima vaksin. Untuk cakupannya hingga 30 November 2021, dosis satu sebanyak 6,65 juta (58,31%), dan dosis dua sebanyak 4,627 juta (40,53 %), serta dosis tiga sebanyak 58.047 (81%), sehingga total 11.344.948 dosis.
“Adapun vaksin yang sudah diterima sampai 30 November 2021, melalui Gudang Provinsi sebanyak 10.927.734 dosis dan melalui aplikasi SMDV sebanyak 2.640.200. Total sebesar 13.567.934 dosis. Sudah diterima/dialokasikan oleh kabupaten/kota sebanyak 12.712.586 dosis,” terangnya.
Beberapa daerah, lanjut Ismail, capaian vaksinasi dosis pertama sudah di atas 70%, seperti Kabupaten Samosir (91,7%), Pakpak Bharat (90,1%), Humbahas (87,6%), Karo (76,5%), Kota Sibolga (90%), Medan (76,2 %) serta beberapa lainnya.
“Dengan data yang ada, maka perlu kita lakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi di kabupaten kota yang strategis, guna menjangkau sasaran di setiap wilayah atau masyarakat yang belum terlayani,” pungkasnya. (ril)
