Langkat (Pewarta.co)-Setelah datang atau menikmati langsung perjalanan Medan ke Bukit Lawang, Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mencatat beberapa hal yang harus segera diperbaiki sebagai upaya Pengembangan Wisata Bukit Lawang dan Tangkahan, diantaranya adalah infrastruktur jalan.
Pria yang akrab disapa Ijeck ini meminta kepada kepala dinas terkait untuk menyelesaikan perbaikan infrastrukur jalan yang masih rusak pada akhir 2022 mendatang. Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat Konsep Pengembangan Ekowisata Tangkahan-Bukit Lawang di Jungle Inn Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Kamis (18/11/2021).
“Ini rapat ketiga kita dan langsung turun karena kita mau setiap rapat itu udah ada progresnya dan kenapa kita kemari saya berpikir supaya kita rasakan dulu sebelum kita undang orang ke mari. Apa yang kita rasakan mulai dari Medan sampai kemari, lihat jalan dari Binjai seperti apa sehingga kita tak cuma berencana di atas meja. Saya mau di rapat ini kita sudah membahas teknis,” ujarnya.
Hadir dalam rapat tersebut Bupati Langkat Tertib Rencana Perangin-angin, Wakil Ketua I DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution, Anggota DPRD Sumut Edy Suratman, Anggota DPRD Sumut Dody Taher, Anggota DPRD Sumut Zainuddin Purba, Wakil Ketua II Dewan Riset dan Inovasi DaerahTohar Suhartono, Anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Sektor Publik Dewan Riset Daerah Solehuddin Nasution, DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Langkat, sejumlah pimpinan OPD Provinsi Sumut dan Kabupaten Langkat, wartawan serta masyarakat pelaku usaha.
Rapat ini juga sengaja digelar di Bukit Lawang agar para pimpinan OPD dan elemen lainnya sama-sama mengetahui kondisi Bukit Lawang saat ini. Mulai dari jalan menuju objek wisata, pintu masuk ke objek wisata, sampai dengan kondisi lingkungan di sekitar Bukit Lawang baik itu sungai, hutan maupun salah satu endemik yang menjadi daya tarik yakni Orangutan Sumatera.
“Saya waktu jalan menuju ke sini, saya kirim beberapa titik koordinat jalan yang rusak ke Kadis Bina Marga. Supaya dia tahu mana saja yang harus diperbaiki. Jangan sampai kita mau berbuat untuk memperbaiki tapi kita tidak pernah ke sini,” katanya.
Dari rapat ini, juga diketahui bahwa keseriusan Pemprov Sumut terhadap pengembangan wisata Tangkahan dan Bukit Lawang dari anggaran yang dianggarkan di APBD 2022.
Pemprov Sumut menganggarkan Rp10 miliar untuk peningkatan struktur jalan provinsi ruas jalan simpang 3 Namu Unggas-Tangkahan sepanjang dua kilometer. Kemudian peningkatan ruas jalan Tanjung Pura- Tanjung Selamat Rp10 miliar. Selanjutnya pembangunan jalan tembus Timbang Lawan-Tangkahan Rp15 miliar. Peningkatan ruas Jalan Kuala-Sp Marike sepanjang dua kilometer sebesar Rp11 miliar dan pemeliharaan berkala jalan provinsi Rp6 miliar.
Selanjutnya pada pembangunan jembatan dianggarkan Rp15,3 miliar untuk Bandar Pulau ruas simpang tiga Namu Unggas-Tangkahan. Sementara pada Dinas Perhubungan Sumut juga dianggarkan Rp721 juta untuk pemasangan LPJU Solar Cell pada ruas jalan Tanjung Selamat- Namu Unggas- serta pemasangan marka jalan pada ruas yang sama yakni senilai Rp370,8 juta.
Anggaran yang sama juga dianggarkan Dinas Perhubungan Sumut di Kecamatan Bahorok yakni senilai Rp721 juta untuk pemasangan LPJU Solar Cell pada ruas jalan Sp Marike-Timbang Lawan dan Rp370,8 juta untuk pemasangan marka jalan di ruas Sp Marike-Timbang Lawan.
Dinas ESDM Sumut menganggarkan Rp723,6 juta untuk penyediaan penerangan umum tenaga surya (PUTS) di objek wisata dan terakhir menganggarkan Rp50 juta untuk pemasangan delinator pada Tanjung Selamat-Namu Unggas-Tangkahan. Sementara itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut juga akan mengucurkan dana sebesar Rp3,8 miliar untuk Pengembangan Wisata Bukit Lawang dan Tangkahan.
“Dari anggaran yang dianggarkan ini saya tidak melihat anggaran untuk penghijauan. Padahal di sini yang kita andalkan adalah hutan dan orangutannya. Apalagi dulu ini pernah ada konservasi,” ujarnya.
Dari tinjauan dia pada pagi hari mengelilingi Bukit Lawang bersama wartawan juga diketahui banyak yang perlu diperbaiki dari Bukit Lawang. Salah satunya penataan bendungan, irigasi, sampah hingga pada pulau-pulau sungai di sekitar Bukit Lawang. “Pulau-pulau sungai itu ada dibuat untuk makan-makan warga. Kalau kita mau mengembangkan ini mohon maaf ini harus kita tertibkan. Karena kalau sudah makan-makan maka menimbulkan sampah ke sungai,” ujarnya.
Belum lagi ada penginapan yang berdiri di dekat bendungan. Kemudian lapak pedagang penjual oleh-oleh yang tak tertata dengan baik dan lain sebagainya. “Jadi ini bukan hanya tugas dari pemerintah. Melainkan saya juga berharap ada kesadaran dari masyarakat sekitar untuk peduli dengan objek wisata ini. Kalau nantinya ini maju maka peningkatan ekonomi masyarakat juga bertambah,” sebutnya.
Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin mengucapkan terima kasih atas kepedulian Pemprov Sumut untuk mengembangkan wisata di Langkat. Dari Pemkab sendiri mereka sudah menganggarkan dana untuk mendukung perbaikan di dua objek wisata tersebut.
“Saat ini anggarannya masih direncanakan dan belum ketuk di dewan. Jadi tergantung dari DPRD Langkat untuk menyetujui dana yang sudah kita anggarkan,” sebutnya.
Dalam rapat, Anggota DPRD Sumut Dody Taher menambahkan pihaknya sangat mendukung rencana pengembangan wisata Bukit Lawang dan Tangkahan ini. “Kami akan mendukung abis-abisan, dan kami berharap 1 tahun ini selesai. Kalau perlu diajak warga atau pelaku usaha di sini untuk studi di Jogja dan Bali biar semakin siap,” ujarnya.
Mis Bakti, pelaku usaha yang ikut hadir rapat juga memberikan apresiasi ke pemerintah. “Belum pernah ada pembahasan yang cukup terbuka untuk kita pahami dan untuk kita kawal sebagai masyarakat di destinasi Bukit Lawang ini pak. Untuk itu, saya mewakili warga Bukit Lawang mengucapkan ribuan terima kasih karena menjadikan Kabupaten Langkat skala prioritas tahun 2022,” ujarnya.
Selain perbaikan sarana dan prasaran, Ia berharap juga ada pelayanan yang lebih baik dari PLN karena selama ini listrik sering padam, pihaknya juga berharap ada petugas kebersihan yang rutin membersihkan wilayah Bukit Lawang dan supaya pemerintah menindak adanya pungutan liar demi kenyamanan bersama. (ril)
