Medan (pewarta.co) – Selat Malaka merupakan salahsatu selat terpenting di dunia dan asset strategis bangsa yang perlu dikawal dengan baik. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menilai masalah Selat Malaka sampai saat ini semakin kompleks.
Kondisi itu terjadi mengingat peran yang sentral dalam kegiatan perdagangan internasional, sehingga kerap terjadi isu-isu yang muncul dalam lingkup Selat Malaka tersebut.
“Kita akan dorong penyelesaian masalah Selat Malaka sesuai dengan yang kita inginkan. Salah satunya masalah yang urgent yang akan kita tuntaskan itu adalah keamanan,” kata Ketua Tim Kajian Wantimpres Laksda TNI Riyadi Syahardani dalam kunjungannya ke Universitas Sumatera Utara (USU), Selasa (19/3/2019).
Kunjungan itu dilakukan dalam rangkaian kegiatan pengumpulan data tim kajian anggota Wantimpres ke Provinsi Sumatera Utara.
Dalam kunjungannya itu tim anggota Wantimpres melakukan pertemuan dengan Tim Pusat Kajian Selat Malaka USU yang membahas perspektif posisi strategis Selat Malaka di biro rektor kampus itu.
Menurut Laksda Riyadi kedatangan tim kajian Wantimpres ke Provinsi Sumut ini salah satunya adalah sebagai bentuk respon dari USU untuk turut menuntaskan masalah ini melalui kajian akademis.
“Kita percaya USU akan memberikan pandangan atau masukan yang membangun dalam penyelesaian terhadap masalah yang terjadi di Selat Malaka. Kita juga ingin kerjasama ini akan membuahkan hasil yang diharapkan demi NKRI,” tuturnya.
Tim Kajian Wantimpres juga menginginkan adanya pembentukan suatu badan maritim yang bisa didengar internasional. Ini lantaran
masih banyaknya masalah yang terjadi di Selat Malaka itu.
Dia mengakui Indonesia sampai saat ini belum mempunyai badan yang menangani masalah kemaritiman. Beda dengan Singapura dan Malaysia yang memang sudah ada badan seperti itu.
“Padahal lembaga itu perlu untuk mengkaunter manakala ada masalah tentang kelautan,” ujarnya.
Sebagai ketua tim kajian Wantimpres, Laksda TNI Riyadi juga menginginkan pemahaman kepada masyarakat nelayan khususnya untuk memperhatikan dan mengikuti aturan sebagaimana mestinya berlalulintas di laut.
Disebutkannya, berdasarkan data panjang Selat Malaka adalah 800 km dan 550 km diantaranya berada di Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan 3/4 keberadaan Selat Malaka menghuni perairan Indonesia.
Sementara itu Ketua Pusat Kajian Selat Malaka Sumatera Dr Ridwan Hanafiah SH MA menyebutkan, persoalan Selat Malaka adalah bagian yang tidak terlepas dari maritim dan itu merupakan rute lalulintas internasional.
“Karena itu harus ada badan yang mengurusnya supaya manajemennya terkontrol,” kata Ridwan.
Dengan demikian, kata Ridwan, jika ada masalah tidak terlalu lama mendiskusikannya dan cepat diatasi.
“Kita sarankan agar badan itu dikelola dengan top manajemen dari angkatan laut bersinergi dengan angkatan darat dan udara. Selanjutnya diajak bersama-sama anggota otorita dari akademi misalnya USU dan perguruan tinggi lain, supaya ada koorporasi untuk kepentingan bangsa ini,” tuturnya.
Sedangkan Rektor USU Prof Runtung Sitepu pada pembukaan kegiatan itu menyebutkan Pusat Kajian Selat Malaka Sumatera dibentuk sebagai kepedulian USU terhadap Selat Malaka yang merupakan salahsatu selat terpanjang di dunia setelah selat Hormuz dan juga sebagai teras terdepan di Sumut.
Menurut Runtung, Selat Malaka mempunyai masalah sekaligus potensi yang saat ini jarang dibicarakan dalam lingkup nasional dan internasional.
Disebutkannya permasalahan yang terjadi meliputi berbagai aspek yaitu ekonomi, politik, hukum dan lingkungan.
Dituturkan Runtung, Pusat kajian Selat Malaka Sumatera melakukan seminar beberapa waktu lalu dan melahirkan kesepakatan untuk memaksimalkan potensi Selat Malaka melalui kerjasama yang dibangun USU, LIPI dan Lemhanas.
USU, kata Runtung, menjadi inisiator pembangunan konsorsium untuk penelitian bersama dengan berbagai universitas yang berada di kawasan Selat Malaka seperti Universitas Syiah Kuala, Universitas Malikul Saleh, Universitas Samudera, Universitas Riau dan Universitas Batam.
“Saya mengapresiasi yang dilakukan Dr Ridwan Hanafiah dan tim pusat kajian Selat Malaka Sumatera dalam mencetuskan ide-ide positif dan inovatif serta membangun kerjasama dengan berbagai pihak,” kata Runtung.
Untuk itu ia juga minta Wantimpres untuk memberikan dukungan kepada Pusat Kajian Selat Malaka Sumatera, supaya pusat kajian ini dapat bekerja maksimal untuk kepentingan NKRI. (gusti/red)
