Medan (Pewarta.co)-Penanganan banjir merupakan salah satu program prioritas Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Dalam merealisasikan program ini, Bobby Nasution mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kolaborasi ini pun melahirkan beberapa program Kementerian PUPR untuk mengatasi persoalan banjir di Medan.
Salah satu di antaranya adalah perbaikan pintu kanal Medan Johor dan pembuatan tanggul di pinggir Sungai Deli.
Beberapa tahun terakhir ini, pintu kanal tersebut dalam kondisi rusak. Kerusakan ini mengakibatkan volume air yang masuk ke Sungai Deli tidak terbendung dan tidak bisa dibatasi, sementara air yang masuk ke kanal sangat minim.
Hal inilah yang mengakibatkan banjir. Atas pengajuan dari Bobby Nasution, Kementerian PUPR melalui BWSS II sepakat untuk melakukan perbaikan pintu kanal Sungai Deli tersebut. BWSS II berjanji pekerjaan dimulai paling lambat April 2022 ini.
“Tahun lalu sudah dianggarkan, tetapi karena proses pengadaannya makan waktu, dijanjikan Kementeriaan PUPR melalui BWSS II, pada bulan April atau sementer pertama di tahun ini, pintunya bisa datang dan dibangun,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Benny Iskandar kemarin di kantor wali kota.
Dengan perbaikan ini, lanjut Benny Iskandar, tutup-buka pintu kanal dapat dikendalikan. Kerusakan juga menyebabkan pintu kanal sulit untuk dibuka maupun ditutup.
“Dengan bisa dikendalikannya tutup-buka pintu kanal ini, maka air yang masuk ke Sungai Deli akan lebih terkendali. Kalau terjadi kelebihan debit air akan dimasukkan ke kanal,” terangnya.
Menurut Benny Iskandar, tidak bisa dikendalikan tutup-buka pintu kanal ini menyebabkan tidak diketahuinya kondisi normal Sungai Deli. Karena itu diperlukan perbaikan sesegera mungkin.
“Setelah pintu kanal itu diperbaiki, baru dapat diketahui kondisi normal Sungai Deli. Kalau masih ada yang tergenang setelah perbaikan, maka itu adalah wilayah bantaran sungai,” sebutnya.
Bantaran sungai, jelas Benny Iskandar, merupakan daerah yang lebih rendah dari permukaan air normal. Dan memang, sebenarnya tidak boleh ada pemukiman di bantaran sungai.
“Untuk itu, maka akan dilakukan beberapa upaya lain yang anggaran sudah dialokasikan BWSS II, tapi secara terbatas. Pendekatannya melalui pembuatan turap atau retaining wall atau tanggul di pinggir Sungai Deli,” kata Benny Iskandar.
Saat ini, tambah Benny Iskandar, Pemko Medan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan mempersiapkan langkah-langkah sosialisasi untuk konsolidasi lahan. Hal ini dilakukan agar warga di bantaran itu bersedia pindah atau berubah menggunakan pola pemukiman vertikal.
Terkait besaran anggaran untuk kedua program ini, Benny Iskandar mengatakan belum mengetahui secara pasti.
“Anggaran ada di BWSS II. Kalau tidak salah, untuk pembuatan tanggul sekitar Rp18 miliar, sedang untuk pintu air kita belum ada informasi berapa anggarannya,” ungkap Benny Iskandar.
Kepala Bappeda Medan itu mengakui, program-program pengendalian banjir Kementerian PUPR di Medan ini merupakan tindaklanjut dari usulan yang disampaikan Bobby Nasution selaku Wali Kota Medan. Usulan ini disampaikan Muhammad Bobby Afif Nasution disertai analisis yang mendalam dibarengi dengan keterampilan berkomunikasi untuk menjalin kolaborasi.
Kemampuan Bobby Nasution dalam berkomunikasi untuk menjalin kolaborasi ini pun diakui oleh pengamat sosial Dadang Darmawan Pasaribu, M. Si. Beberapa waktu lalu, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area menilai, salah satu kekuatan Bobby Nasution adalah kemampuan komunikasi yang baik, termasuk degnan pemerintah pusat.
“Kemampuan berkomunikasinya dengan baik memberikan hasil. Banyak komitmen yang diperoleh Kota Medan dari pemerintah pusat,” ucapnya. (Dik)
