Medan (Pewarta.co) – Penolakan sikap terhadap RUU Omnibus Law masih terus bergulir. Nyatanya, ratusan lebih massa yang tergabung dalam Aliansi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), KSPI Sumut dan SBMI Merdeka, sudah berulang kali berdemo menyuarakan penolakan terhadap RUU Omnibus Law tersebut, pada siang ini Selasa (25/8/2020) , sekira pukul 13.30 Wib di Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Medan
Dalam tuntutannya, yang tertulis dalam isi pernyataan sikap, yang ditanda tangani oleh Ketua DPW FSPMI – KSPI Sumut, Willy Agus Utomo, SH, dan Ketua BPP SBMI Merdeka, Rintang Berutu, SH, mereka secara bersama menyatakan sikap dan tuntutan.
Adapun beberapa butir poin pernyataan sikap dan tuntutan mereka, antara lain, Pertama, Menolak Omnibus Law Cipta Kerja, Kedua, Negara bertanggun jawab penuh terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pekerja dan Buruh dengan alasan Pandemi Covid-19, Ketiga, Tolak rencana Pemerintah menunda iuran BPJS Ketenagakerjaan, Keempat, Copot Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI), Ida Fauziah.
Dari pantauan Pewarta.co, para Koordinator aksi pun silih berganti menyampaikan orasinya di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, sambil disambut dengan yel yel hidup buruh, aksi buruh pun dengan semangat dan tegas menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang – Undang (RUU) Omnisbus Law.
Dalam selebaran pernyataan sikap Aliansi FSPMI, KSPI Sumut dan SBMI Indonesia, juga akan ditujukan kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, Menteri Tenaga Kerja RI, Gubernur Sumatera Utara, Ketua DPRD Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara dan Kadisnakertrans Sumatera Utara.
Dari ratusan aksi massa yang hadir, sebagian mereka membawa berbagai umbul – umbul dan poster yang bertulisan bermacam kalimat penolakan terhadap RUU Omnibus Law.
Dalam aksi ratusan massa buruh siang tadi didepan gedung DPRD Sumut, mendapat pengawalan ketat dari Kepolisian, tampak hadir Kapolsek Medan Baru, Kompol Aris Wibowo, dan personil dari Polsek Medan baru, Polrestabes Medan dan dibantu oleh pasukan Brimob Polda Sumut, dalam hal ini tugas Kepolisian untuk pengamanan dan mengantisipasi kericuhan aksi demo. (Sandy/red)
