Medan (Pewarta.co) – Komisi III DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. PLN (Persero) UP3 Medan terkait Pajak Penerangan Jalan dan Keluhan Masyarakat, Selasa (24/1/23).
Dalam rapat ini, Komisi III DPRD Kota Medan menanyakan terkait pajak penerangan jalan yang sudah disetorkan pelanggan 7,5 persen yang disetorkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
Selain itu, dalam pembahasannya Komisi III DPRD Kota Medan juga menanyakan tentang banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat yang diterima anggota dewan terkait penerangan jalan, tiang-tiang listrik yang menghalangi rumah warga, tiang listrik yang sudah tidak layak sehingga butuh pemindahan, keluhan tentang tarif listrik dan mekanisme pemasangan instalasi listrik untuk masyarakat kurang mampu.
Sementara itu, Afif Afdillah, S.E., selaku Ketua Komisi III DPRD Kota Medan sekaligus pimpinan rapat mengatakan bahwa PLN sudah menyampaikan apa saja yang menjadi syarat dan cara bagaimana melakukan upaya-upaya terkait penerangan jalan yang nantinya akan disampaikan anggota dewan kepada masyarakat atas keluhannya.
“Selanjutnya terkait pembangunan-pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Medan, kita ingin koordinasi yang baik antara Pemko Medan dengan PLN sehingga pembangunan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan masyarakat bisa menikmati hasilnya,” kata Afif Abdillah.
RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kota Medan ini juga dihadiri anggota komisi lainnya, Manajemen PT.PLN (Persero) UP3 Medan, serta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. (Dik/red)
