Medan (Pewarta.co) – Direktur Eksekutif LSM Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi) Sumatera Utara, Otti Batubara mempertanyakan kinerja Komisi D DPRD Kota Medan. Pasalnya, fungsi pengawasan dari komisi yang membidangi Infrastruktur tersebut terkesan mandul.
Otti Batubara menjelaskan, kondisi infrastruktur Kota Medan saat ini amburadul. Hal ini disebabkan kurangnya perencanaan yang matang dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan dalam menangani infrastruktur seperti jalan dan drainase, sehingga sampai saat ini Kota Medan belum terbebas dari banjir. “Perbaikan drainase terkesan hanya mengganti dari yang lama ke yang baru, namun tidak memiliki elevansi (kemiringan yang disesuaikan dengan struktur tanah) sehingga menyebabkan drainse yang baru tetap tidak mampu mengaliri air. Sehingga ketika turun hujan, air hanya tertampung dan keluar lagi ke jalan. Saluran drainase yang dibangun juga tidak diketahui kemana muara pembuangannya. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi bila ada pengawasan dari wakil rakyat yang duduk di Komisi D, namun sepertinya itu tidak maksimal dilakukan,” jelas Otti kepada wartawan, Sabtu (20/10/2018).
Begitu juga minimnya pengawasan terhadap bangunan bermasalah dan gedung/ruko baru yang semakin banyak bermunculan namun tidak sesuai peraturan. Kondisi ini turut memperparah banjir karena kurangnya resapan air akibat semakin sedikitnya lahan kosong di Kota Medan yang disebabkan banyaknya gedung-gedung baru dan ruko yang dibangun tanpa memperhatikan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Lihat saja, di sana-sini banyak menjamur bangunan tanpa memiliki izin (IMB), dan melanggar sepadan jalan, meski Komisi D sudah berkoar di mass media, namun tetap saja bangunan tanpa izin dibangun sampai selesai, melihat ini, masyarakat pun akhirnya menjadi kurang simpatik kepada wakil rakyat Kota Medan,” ujarnya.
Sidak ke lokasi dan kunjungan ke instansi konterpart dari Komisi D, lanjut Otti, juga terkesan hanyalah kunjungan seremonial belaka karena sudah menjadi program kerja dan kurang bermanfaat. “Inilah penghambat sehingga berbagai infrastruktur di Kota Medan masih sulit untuk dibenahi. Hal ini diperparah dengan banyaknya kepentingan di sejumlah proyek, mulai dari kepentingan penguasa sampai kepentingan pengusaha, sehingga kepentingan untuk masyarakat banyak jadi terabaikan,” sebut Otti.
Karena itu, Otti berharap anggota DPRD Kota Medan yang duduk di Komisi D, dapat bekerja sesuai fungsinya dan benar-benar menyuarakan kepentingan rakyat agar pembangunan di Kota Medan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. (Dik/red)
