• Hubungi Kami
  • Redaksi
  • Pasang Iklan
Rabu, 16 Juli 2025
Pewarta.co
  • HOME
  • Medan
  • Sumut
  • RIAU
  • Aceh
  • Hukum
  • Politik
  • Ekonomi
  • Nasional
  • Internasional
  • Sport
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • HOME
  • Medan
  • Sumut
  • RIAU
  • Aceh
  • Hukum
  • Politik
  • Ekonomi
  • Nasional
  • Internasional
  • Sport
  • Advertorial
No Result
View All Result
Pewarta.co
No Result
View All Result
Home News Nasional
Kemendagri dan PPATK Sepakati Perkuat Kerjasama

Kemendagri dan PPATK Sepakati Perkuat Kerjasama

by bobsinabo
Sabtu, 21 Desember 2019
in Nasional
8
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappLineWechat

Jakarta (pewarta.co) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyepakati untuk memperkuat kerjasama dalam hal pengawasan dan lalu lintas anggaran yang melibatkan Pemerintah Daerah.

Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof HM Tito Karnavian PhD usai menerima kunjungan Kepala PPATK di Gedung A Kemendagri, Jumat (20/12/2019).

bacajuga

Mendagri Minta KPU-Bawaslu Tegas Soal Pelarangan Kerumunan, Arak-Arakan, dan Konvoi dalam Pilkada

Ketua Komisi II DPR RI Apresiasi Koordinasi Kemendagri Siapkan Pilkada Serentak 2020

Kemendagri Dorong Kebijakan Penanganan Covid-19 Dikawal untuk Jaminan Akuntabilitas

“Hari ini dari Kemendagri menerima kunjungan Kepala PPATK serta rombongan, kita tadi sudah berdiskusi beberapa hal. Intinya adalah kita sepakat untuk memperkuat kerja sama antar lembaga, Kemendagri dengan PPATK, terutama dalam pengawasan anggaran-anggaran ya, lalu lintas anggaran yang melibatkan pemerintahan, lebih spesifik Pemerintah Daerah,” kata Mendagri.

Sebagai Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah, Kemendagri dan PPATK akan bekerjasama dalam memonitor alur transaksi yang mencurigakan. Ke depannya, Kemendagri juga akan meningkatkan akses dalam pemeriksaan yang dilakukan PPATK.

“Karena Kemendagri memiliki tugas pokok membantu Bapak Presiden dalam pengelolaan, sinkronisasi pemerintahan termasuk Pemda, pembina dan pengawas pemerintah daerah termasuk rekan-rekan kepala daerah, kemudian dari PPATK mungkin rekan-rekan sudah paham sebagai financial intelligent unit ya, memonitor, memiliki kewenangan memonitor lalu lintas transaksi termasuk transaksi yang mencurigakan. Kita sepakat di antaranya ke depan dari Kemendagri akan meningkatkan akses kepada PPATK dalam rangka untuk melakukan profiling dan sekaligus crosschecking atas pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK,” jelasnya.

Dalam kaitannya transfer dana Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah, Mendagri menilai tak cukup hanya mengandalkan 3 (Ditjen) yang ada di lingkungannya saja yakni Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, namun dibutuhkan kerjasama PPATK untuk menjangkau hal-hal yang berada di luar ranah Kemendagri.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri karena kami tidak memiliki akses untuk memiliki sistem perbankan dan lain-lain. Itu kewenangannya ada pada PPATK. Untuk itu lah kita minta bantuan PPATK, bekerjasama untuk melakukan monitoring agar dana-dana tersebut untuk ke Desa maupun Kabupaten/Kota ini betul-betul efisien, efektif, tepat sasaran, digunakan untuk pembangunan. Ini lah kira-kira hal-hal yang kita sepakati dalam pertemuan ini, kami sangat berharap dari PPATK dapat mendukung pengawasan anggaran-anggaran tersebut,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin juga mengaminkan hal yang sama. Menurutnya, kerjasama dengan Kemendagri terutama dalam hal pemanfaatan data kependudukan sangat diperlukan untuk analisis pemeriksaan transaksi perbankan.

“Kunjungan kami ke Kemendagri ini yang kedua kalinya, tujuannya adalah memperkuat kerjasama antara PPTK dengan Kemendagri. Jadi ini lanjutan dari yang pertama. Kami menyampaikan konsep-konsepnya, sekarang lebih kita detailkan lagi, apa sih bentuk kerjasama itu, tadi sudah disampaikan yang pertama kami selama ini mendapatkan bantuan dari Mendagri dalam hal data-data Kependudukan dan catatan sipil, yaitu sangat bermanfaat dalam kita melakukan analisis pemeriksaan terhadap transaksi keuangan. Dengan adanya data dari Kemendagri lebih bisa mempercepat, bisa memperluas analisis dan lebih memastikan lagi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, turut mendampingi Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Plt. Dirjen Politik & PUM, Sesditjen Dukcapil, Sekretaris Utama PPATK, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberantasan, Plh. Direktur Hukum, Ketua Kelompok Kerjasama Dalam Negeri PPATK, Staff Kepala PPATK. (Dedi/rel)

Related Posts

Bank Kalbar Hadirkan Inovasi Anti-Fraud, Perkuat Stabilitas dan Keamanan Perbankan Daerah
Nasional

Bank Kalbar Hadirkan Inovasi Anti-Fraud, Perkuat Stabilitas dan Keamanan Perbankan Daerah

Selasa, 15 Juli 2025
Lapas Kelas IIA Pekanbaru Gelar Sidang Pranikah
Nasional

Lapas Kelas IIA Pekanbaru Gelar Sidang Pranikah

Selasa, 15 Juli 2025
Opini Sinetron Peradilan Tom Lembong dan Kisah Publik Enemy
Nasional

Opini Sinetron Peradilan Tom Lembong dan Kisah Publik Enemy

Selasa, 15 Juli 2025
Bupati H Mirwan MS Terus Berjuang di Jakarta, Lobi Kampung Nelayan Merah Putih di KKP RI
Nasional

Bupati H Mirwan MS Terus Berjuang di Jakarta, Lobi Kampung Nelayan Merah Putih di KKP RI

Selasa, 15 Juli 2025
Faktor Jokowi Jadi Benalu di Pemerintahan Prabowo
Nasional

Faktor Jokowi Jadi Benalu di Pemerintahan Prabowo

Selasa, 15 Juli 2025
Lapas Pekanbaru Ikuti Apel Bersama Virtual, Menteri HAM Tekankan Semangat Persatuan dan Kolaborasi
Nasional

Lapas Pekanbaru Ikuti Apel Bersama Virtual, Menteri HAM Tekankan Semangat Persatuan dan Kolaborasi

Senin, 14 Juli 2025

Warta Populer

  • Silfester Matutina: Potret Jokowisme Mixed Political Art

    Silfester Matutina: Potret Jokowisme Mixed Political Art

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bersama HMJ Ekonomi dan Teknik UTND, Ilham Bergerak di Hari Penuh Berkah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Dituding Tak Berizin dan Tak Bayar Pajak, PT ELAP: Itu Hoaks, Kami Taat Aturan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Penanganan Kasus Eks Pasar Kisaran Dinilai Lamban, Advokat Pertanyakan Kinerja Polres Asahan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menjelang Musyawarah SAPMA Pemuda Pancasila Sumut Tidak Ada Satupun Yang Mendaftar Menjadi Calon Ketua.

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Pewarta.co
  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Cyber

Copyright © 2025 Pewarta.Co All Right Reserved | PT. Zaki Angkasa Hamdani

No Result
View All Result
  • Home
  • Medan
  • Politik
  • Sumut
    • Asahan
    • Tapanuli Utara
    • Batubara
  • RIAU
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Nasional
  • Sport
  • Selebrity
  • Pendidikan
  • Polisi Kita

Copyright © 2025 Pewarta.Co All Right Reserved | PT. Zaki Angkasa Hamdani