Jakarta (Pewarta.co)-Kapolri Jenderal Polisi Drs Idham Azis MSi mendampingi Wakil Presiden (Wapres) RI menghadiri kuliah umum sespimti Dikreg ke-28 Tahun 2019 di Gedung The Tribrata Jakarta Selatan.
Acara tersebut bertema ‘Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Pancasilais Guna Menyongsong Indonesia Emas, Jumat, (8/11/2019).
Acara diawali dengan Kata Pengantar Oleh Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis.
Dalam pengantarnya, Kapolri menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden atas berkenan hadir dalam memberikan kuliah umum.
Kehadiran Bapak Wakil Presiden di tengah – tengah Para Peserta Sespimti baik dari TNI Polri merupakan yang pertama semenjak dilantik.
“Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menerima arahan dan masukan dari Bapak Wakil Presiden RI,” kata Kapolri.
Sementara itu, di hadapan 62 peserta Sespimti, Wapres RI KH Ma’ruf meminta Polri mencegah radikalisme di Indonesia.
Selain radikalisme, ia juga meminta Polri mengatasi persoalan yang menyangkut hal-hal intoleran.
“Kita harus mencegah ada kelompok yang keluar dari komitmen kebangsaan, radikalisme, dan intoleran,” kata Ma’ruf dalam sambutannya.
Sebab, menurut Wapres, Radikalisme itu bukan soal pakaian, tapi cara berpikir, cara bersikap, perilaku, dan cara bertindak.
“Upaya yang harus kita lakukan, (ialah) meluruskan cara berpikir, sikap bertindak, dan gerakan-gerakannya. Perlu ada upaya intensif tentang kontraradikalisme dan deradikalisasi,” jelas Ma’ruf.
Selain radikalisme, Ma’ruf Amin juga mengingatkan para peserta soal ancaman khilafah. Meski begitu, Ma’ruf memastikan bahwa khilafah tak akan masuk ke Indonesia, sebab paham tersebut tak diterima.
“Pertanyaannya kenapa khilafah ditolak di RI? Bukan ditolak tapi tertolak, kalau tertolak memang tak bisa masuk. Bukan karena Islami, (atau) tak Islami,” kata Ma’ruf.
Alasannya, lanjut Ma’ruf, paham khilafah tak sesuai dengan kehidupan di Indonesia. Wapres RI mengatakan, perlu ada cara untuk menyamakan pemahaman Islam untuk masyarakat Indonesia.
“Secara proporsional khilafah tertolak karena menyalahi kesepakatan (bahwa) Indonesia adalah NKRI. Kalau itu jadi khilafah maka tidak NKRI lagi, negara kesatuan khilafah Indonesia. Ini perlu diluruskan pemahamannya. Islam kita itu Islam kaffah, utuh tapi ada kesepakatannya, kesepakatan nasional. Jadi penting untuk kita, komitmen kebangsaan harus diperkuat,” lanjutnya.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Mendagri Prof HM Tito Karnavian Ph.,D, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X.
Turut Hadir Pejabat Utama Mabes Polri dan Peserta Sespimti sebanyak 62 orang terdiri 50 orang dari Polri, 4 orang dari TNI AD, 4 orang dari TNI AL, 4 orang dari TNI AU. (ril)
