Jakarta (pewarta.co) – Aliansi Pemuda Nias Selatan pada hari Rabu (16/3/2022) akan melaksanakan aksi damai di KPK RI.
Aksi damai ini dilakukan guna mendesak KPK RI menangkap Bupati Nias Selatan (Nisel) Dr Hilarius Duha, SH, MH yang diduga kuat telah menerima gratifikasi atau suap pada pembangunan Rumah Sakit Umum Nias Selatan.
Demikian disampaikan R Laia saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya sambil memberitahukan bahwa baru saja kami mendapat Ijin dari Polda Metro Jaya, Selasa (15/3/2022).
Sesuai konfirmasi dan berdasarkan izin aksi damai yang telah disampaiakan ke Polda Metro Jaya, Senin (14/3/2022).
Perihal terkait pemberitahuan aksi damai di gedung KPK RI di Jalan HR Rasuna Said. Aliansi pemuda Nias Selatan yang peduli terhadap pembangunan gedung RSUD Nias Selatan yang terlihat tampak diragukan kualitas gedung serta ada dugaan tindak pidana korupsi berjamaah.
Terkait aksi Rabu (16/03/2022), media mencoba menanyakan langsung kepada pimpinan aliansi A Manao, mengungkapkan bahwa hal aksi damai di gedung KPK RI pada Rabu (16/3/2022) adalah benar.
“Kami kumpulan pemuda Nias Selatan yang berada di Jakarta mencoba mendukung KPK RI untuk membongkar kasus dugaan korupsi berjamaah terkait pembangunan gedung RSUD Nias Selatan yang mana kita ketahui bahwa lokasi dan kualitas bangunan tidak sesuai harapan, serta ada unsur dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan gedung RSUD yang dimaksud,” katanya.
Lanjut A Manao, ungkapkan bahwa laporan masyarakat Nias Selatan terkait pembangunan gedung RSUD telah dilimpahkan ke KPK RI di Jalan HR.
Rasuna Said, Jakarta.
Dengan adanya aksi Aliansi Pemuda Peduli Nias Selatan besok, maka kita harapkan pihak KPK dapat mengusut tuntas dugaan korupsi terkait pembangunan RSUD Nias Selatan.
Lanjut A Laia menyampaikan, aksi damai ini akan berlangsung 3 sampai 4 kali. “Kami aliansi pemuda peduli Nias Selatan mendukung penuh KPK RI dalam membongkar kasus dugaan tindak pidana korupsi ini ke permukaan, siapa pun yang terlibat harus diadili,” katanya.
Salah seorang Tokoh Masyarakat Nias Selatan yang tidak mau disebutkan namanya inisial AZ mengatakan kepada wartawan memang heran kami masyarakat bertanya-tanya kenapa Pembangunan Rumah Sakit Umum tersebut menuai banyak kritik dari masyarakat Nias Selatan.
Bila dibandingkan dengan Pembangunan Komplek ekslusif Walo Green yang nota bene dihuni oleh Bupati dan Wakil Nias Selatan, Ketua DPRD Nias Selatan, Sejumlah Kepala Dinas dan Kontraktor ternama di Nias Selatan jusru megah di tengah situasi ekonomi perpuruk.
Sementara itu APBD Nias Selatan Devisit hingga ratusan juta.
Patut diduga kuat RSUD Nias Selatan Vs Walo Green terjadi ketimpangan, Lahan produktif warga menjadi korban seperti sawah, Infrastrukut menuju Hunia Exlusive Walo green dibiayai oleh APBD sementara masih banyak daerah yang justru membutuhkan bantuan infrastruktur Jalan.
R Laia menambahkan bahwa Pembangunan Kompleks Exlusive Walo Green tidak memiliki Ijin AMDAL dari Dinas Lingkungan Hidup, pantai disekitar itu Walo Green menjadi milik orang-orang kaya dan pejabat teras Nias Selatan.
Barulah di Indonesia ini ada sebuah Kompleks yang mana Pimpinan Daerah, Ketua DPRD, Kepala Dinas strategis bersatu dengan kontraktor. Yang lebih heran lagi sekarang ini justru Bupati menerima tamu bukan lagi di rumah Dinas (Pendopo) melainkan di Walo green. Sejumlah Kegiatan Dinas dipusatkan di Walo green.
Semua isu itu akan kita suarakan besok di KPK besok dan terus akan melakukan aksi damai sampai KPK turun ke Nias Selatan memeriksa ke dua Mega Proyek tersebut. (Red/D)
