Medan (Pewarta.co)-Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah berharap informasi mengenai program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) harus benar-benar bisa sampai kepada para petani. Sehingga para petani dapat segera menjadi peserta dan memanfaatkannya.
Hal ini dikatakannya, saat menerima audiensi dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan di Rumah Dinas Wagub Sumut, Jalan Teuku Daud, Senin (6/9/2021).
“Memang program PSR ini bagus sekali, karena orang dikasi gratis, kenapa tidak mau? Tapi memang kendalanya, informasi seperti ini sering tidak sampai ke masyarakat,” ujar Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.
Ijeck menceritakan, saat dirinya menggeluti usaha perkebunan sawit dulu, juga telah menyadari jika sawit sangat baik bila dijalankan sampai ke tingkat bawah. Untuk itu, dia meminta dalam program PSR ini agar dapat mengedepankan aspek komunikasi, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Karena rakyat memang kewalahan untuk melakukan replanting (peremajaan sawit),” jelasnya.
Namun dari sisi pemerintahan, jelas dia, sebagai penghasil CPO dan perkebunan terbesar kedua setelah Kalimantan, Provinsi Sumut tidak mendapatkan feedback (masukan) dari hasil perkebunan sawit. Padahal, katanya, angkutan sawit juga memakai badan jalan, dan badan jalan banyak yang rusak karena dilintasi oleh truk pengangkut sawit.
“Kita sudah bolak balik berjuang untuk itu, tapi belum juga terealisasi. Namun kita lihat Jawa Timur yang penghasil sembako, tapi mereka bisa mendapatkan hasil (feedback),” jelas Ijeck.
Karenanya, Ijeck berharap, program PSR ini betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai, PSR ini hanya menjadi program publikasi semata saja. “Karena kita mau program benar-benar berjalan, bukan hanya penyerapan anggaran saja,” harapnya.
Sementara itu, Kepala BBPPTP Medan sekaligus Korwil untuk PSR Wilayah I Agus Hartono memaparkan, PSR tersebut terdiri tiga program, yakni replanting sawit yang berusia sudah di atas 25 tahun, kedua sawit yang produksinya kurang dari 10 ton pertahun dan yang memakai benih palsu.
Khusus untuk replanting itu sendiri, terang Agus, perhektarenya akan dibiayai sebesar Rp30 juta dengan maksimum per KK adalah sebanyak empat hektare. Selain itu, juga termasuk program pembersihan lahan, tumbang chiping sampai tertanam kembali.
“Program replanting ini sudah dimulai pada 2017 sampai sekarang. Target kami pertahun 180.000 hektare (Ha) dan di Sumut 20.500 ha pertahun di 15 kabupaten,” terangnya.
Namun dari 20.500 ha itu yang sudah keluar rekomendasi teknisnya baru sebesar 1.700 hektare. Karenanya dia mengaku memohon dukungan dari Wagub Sumut karena jumlah itu masih sangat jauh, sedangkan capaian minimalnya 75 persen.
Agus melanjutkan, selain program PSR pihaknya juga memiliki program sarana dan prasarana (sarpras) berupa program kepada petani yang tidak mendapatkan PSR karena produksinya masih bagus. “Program itu berupa bantuan pupuk dan pestisida bahkan ada program peningkatan jalan, jalan rusak, agar akses bisa keluar masuk lebih mudah,” sebutnya.
Di samping itu, lanjutnya, program bantuan ekskavator traktor, bantuan pertanian kecil, sertifikasi ISPO, sampai peningkatan ekspor dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini juga akan dilaksanakan. Dia menambahkan, ada juga bantuan peningkatan SDM terkait pelatihan tentang budidaya yang baik dan beasiswa kepada anak-anak pekebun mengenai masalah sawit.
“Makanya kita membutuhkan dukungan dari Pak Wagub Sumut,” pungkasnya.
Turut hadir dalam audensi ini, Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Bahruddin Siregar, Kepala Dinas Kehutanan Herianto, Kepala Dinas Perkebunan Lies Handayani Siregar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan M Azhar Harahap serta Kepala UPT BIAPL Dinas Kelautan dan Perikanan M Riza Kurma Lubis. (ril)
