Medan (Pewarta.co)-Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memberikan dukungan penuh program Percepatan Rehabilitasi Mangrove Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Republik Indonesia (RI). Selain terkait banyaknya hutan mangrove yang rusak di Sumut, kegiatan ini juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.
Luas hutan mangrove di Sumut sekitar 67.586 Ha, namun yang kondisinya rusak hingga 2018 mencapai 42.546 Ha. Sumut berupaya melakukan perbaikan dan sejak 2018 hingga saat ini dan berhasil melakukan pemulihan sekitar 7.950 Ha.
“Kita perlu serius menangani ini, karena kondisinya banyak yang rusak, bersyukur kita BRGM hadir dan memilih Sumut untuk dipulihkan hutan mangrovenya, jadi kita akan beri dukungan penuh, kita libatkan TNI dan Polri untuk mempercepat ini,” kata Edy Rahmayadi, saat menerima audiensi BRGM di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa, (8/11/2022).
Banyak kerugian yang didapatkan suatu daerah bila hutan mangrovenya rusak, seperti semakin sedikitnya jumlah ikan, mengecilnya daratan karena abrasi, bahkan memengaruhi teritorial batas laut, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan batas wilayah laut dengan negara lain. “Mungkin orang-orang tidak berpikir sampai ke sana, tetapi dampaknya besar,” kata Edy Rahmayadi.
Kepala Badan BRGM Hartono mengatakan, pihaknya sudah bergerak masif merehabilitasi hutan mangrove sejak 2021. Menggunakan konsep Mangrove for Coastal Resilience (M4CR), merangkul kelompok masyarakat untuk memelihara mangrove.
Ada 88 desa di Sumut yang akan dilibatkan BRGM dengan target penanaman sekitar 7.904 Ha. Kelompok masyarakat desa tersebut akan dilatih menanam dan merawat mangrove dan dibayar, serta dibiayai oleh BRGM. Langkah ini diambil agar timbul kesadaran masyarakat setempat hutan mangrove sangat berguna bagi mereka.
“Target kita sekitar 7.904 Ha hingga tahun 2023, tetapi bukan hanya untuk menanam tetapi juga memelihara dan masyarakat sadar ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, menambah hasil tambak ikan, menjaga desa mereka dari abrasi dan bisa menjadi tempat ekowisata,” kata Hartono.
Ada beberapa kendala yang dihadapi BRGM dalam menjalankan program ini di Sumut antara lain rendahnya keragaman jenis bibit, kemampuan kelompok masyarakat dalam budidaya mangrove dan intervensi pihak luar. Oleh sebab itu, butuh keselarasan dengan semua pihak dan juga dukungan Pemprov Sumut dalam mensukseskan program ini.
“Kita bersyukur Pak Gubernur sangat bersemangat soal ini, mudah-mudahan masalah yang kita hadapi di lapangan bisa terselesaikan dengan keterlibatan TNI, POLRI serta Pemprov Sumut,” tambah Hartono.
Hadir pada audiensi ini antara lain Kepala Balai Besar KSDA Sumut Rudianto Saragih Napitu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Mamat Rahmat, serta jajaran BGRM RI. Hadir juga OPD terkait Pemprov Sumut seperti Kadis Kehutanan Pemprov Sumut Herianto dan Kadis Kelautan dan Perikanan Mulyadi Simatupang, serta jajaran KLHK. (ril)
