Medan (Pewarta.co)-Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Gerindra, Aulia Rachman mengkritk kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemrovsu).
Kritikan tersebut disampaikan Aulia di hadapan warga Lingkungan VI, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli saat menggelar reses III tahun anggaran 2020, Minggu, (30/8/2020).
Dalam sambutan awalnya, Aulia Rachman mengatakan, agar masyarakat yang hadir untuk dapat mematuhi protokol kesehatan.
Imbauan dan peraturan Pemerintah tentang protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 ini perlu kita terapkan.
“Saya sangat bangga dan terharu karena disambut oleh tari persembahan dari anggota sanggar tari Ranting Gerindra kota Bangun dan saya tidak mau ada masyarakat yang hadir di reses ini menjadi korban penularan virus corona,” katanya.
Untuk mengurangi penumpukan massa, sambung Aulia, reses kali ini dibagi dalam dua sesi.
“Sesi pertama pagi ini di Lingkungan VI Kelurahan Kota Bangun, sedangkan sesi kedua di Linkungan XV Mabar,” tuturnya.
Sementara itu Tokoh Masyarakat Kota Bangun, Syarifuddin Nasution merasa bangga karena Aulia Rachman mau melaksanakan resesnya di lingkungannya.
“Inilah kesempatan kami mengadukan permasalahan yang ada saat ini seperti, banyak perusahaan di sini, tapi kami hanya jadi penonton. Tidak ada penduduk setempat yang bekerja di perusahaan tersebut, untuk itu kami berharap agar bapak Aulia bisa menjembatani hal ini,” harapnya.
Menanggapi keluhan dari Syarifuddin, Aulia mengatakan, bahwa kekuasaan sangat penting di saat ini sehingga dari awal ia punya keinginan menjadi pemimpin bagi warga Kota Medan khususnya bagi warga Kota Bangun.
“Seharusnya pihak perusahaan menggunakan dana CSR nya untuk membangun jembatan baru buat masyarakat Kota Bangun. Jadi dana CSR itu bukan diberikan ke pemerintah pusat semuanya,” ketusnya.
Disebutkannya, pada 1 September 2020 nanti, ia juga sudah tidak menjadi anggota DPRD Medan. “Untuk itu saya minta jangan terjadi perpecahan di arus bawah, boleh beda pendapat dan pilihan. Lengkapilah data diri bagi masyarakat yang lain, agar bantuan dari Pemko Medan bisa didapat.
Aulia juga mengkritik atas kebijakan Pemrovsu yang membatalkan 23 ribu kartu BPJS dari APBN itu ditutup oleh Pemprovsu, sedangkan dari APBD tetap berlangsung. Sebab, itu sudah ketetapan dari Pemko Medan.
“Makanya saya minta kepada masyarakat, agar berhati-hati mendekati masa pemilihan, baik wali kota dan gubernur. Jangan mau diadu domba,” terangya.
Saat sesi tanya jawab, salah seorang warga bernama Erni mengeluhkan sistem belajar melalui daring.
“Di masa covid-19 ini untuk menutupi kebutuhan sehari-hari saja sudah susah, apalagi kami orang tua murid harus diharuskan membeli HP android. Sementara pekerjaan suami hanya mocok-mocok, jadi dari mana duitnya membeli HP,” keluhnya.
Menjawab pertanyaan dari warga ini, Politisi Partai Gerindra Kota Medan kembali menjelaskan, bahwa tanggal 24 Agustus kemarin, dirinya sudah mengundang Kadis Pendidikan tingkat I dan Kadis Pendidikan tingkat II.
Di situ tercapai kesepakatan dari Kementrian yang akan memberikan kuota untuk anak sekolah agar bisa belajar melalui daring.
“Saran saya, orang tua murid mendatangi pihak sekolah. Sampaikanlah permasalahan belajar mengajar secara tatap muka untuk segera diberlakukan atau, wali murid datang kesekolah mengambil soal atau PR dari guru di sekolah, dan ini salah satu pengisian absensi juga,” terangnya.
Di akhir acara reses, Aulia Rahcman juga meminta agar Pemprovsu memperhatikan penderitaan masyarakat Kota Bangun yang sudah hampir satu tahun tidak mendapat pelayanan air bersih dari PDAM Tirtanadi.
“Tapi kenapa mesyarakat dibebankan membayar biaya abodemennya. Untuk itu Gubernur harus menegur keras jajaran dirut penyedia air bersih di Sumatera Utara ini,” tutup Aulia. (Sandy)
