Medan (Pewarta.co)-Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Medan dilaporkan ahli waris pewakif dan pemegang sertifikat wakaf Masjid Muslimin ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut.
Langkah ini diambil atas dugaan maladministrasi dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) Kenaziran Wakaf oleh BWI Perwakilan Kota Medan.
Laporan disampaikan oleh kuasa hukum ahli waris dan pemegang sertifikat wakaf Masjid Muslimin, Indra Kesuma Damanik.
Ia menilai SK yang menunjuk Roni Zaldi sebagai Ketua Kenaziran Wakaf Masjid Muslimin, Jalan HM Jhoni Gang Mesjid Nomor 1 Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota tidak melalui prosedur yang benar dan menimbulkan kegaduhan di kalangan jemaah.
“Kami berharap Ombudsman dapat mengusut tuntas dan merekomendasikan pembatalan SK tersebut,” ujar Indra, Minggu, (27/7/2025).
Menurut Indra, SK tersebut dikeluarkan tanpa melibatkan pihak terkait seperti jemaah, BKM, maupun pemegang sertifikat wakaf, M. Nur Otok.
Hal ini memperkuat dugaan adanya pelanggaran administratif dalam proses penunjukan.
Mereka juga mendesak BWI Medan untuk memperbaiki tata kelola dan mekanisme penunjukan nazhir ke depan.
Sebelumnya, BKM dan jemaah serta ahli waris pewakif telah bertemu langsung dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Herdensi Adnin, untuk menyampaikan keresahan mereka.
Mereka juga menduga adanya keterlibatan oknum KUA dan ASN Kandepag Medan dalam proses ini.
Oleh sebab itu, jemaah dan ahli waris serta pemegang sertifikat wakaf Masjid Muslimin mendesak perbaikan sistem dan transparansi di tubuh BWI Medan demi menjaga kepercayaan publik serta kelancaran pembangunan masjid.
“Langkah ini kami ambil demi menjamin keberlanjutan pembangunan masjid dan menjaga amanah wakaf sesuai syariat dan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.(red)
