Medan (Pewarta.co) – Adanya instruksi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim terkait pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dalam waktu dekat, mendapat dukungan dari Kalangan anggota DPRD Kota Medan. Namun diharapkan pemberlakukan PTM ini disertai dengan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat.
“Asalkan setiap sekolah yang menjalankan PTM sudah menjamin Prokes pencegahan penyebaran virus corona diberlakukan secara disiplin dan ketat, PTM sudah bisa diberlakukan di Kota Medan. Kondisi sekarang, anak sudah jenuh di rumah dan akhirnya mereka hanya bermain game dan malah ada yang di persimpangan jalan meminta-minta serta tidak menerapkan Prokes sehari-hari,” ujar Anggota DPRD Kota Medan, Hendra DS, Jumat (4/6/21).
Menurut Politisi Hanura ini, Pemko Medan juga harus mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) untuk sanksi bagi yang melanggar Prokes.
Misalnya mereka yang tidak mengenakan masker kena denda uang atau kurungan.
Karena, lanjutnya lagi kalau tanpa Perwal atau hanya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan sulit sebab masyarakat tidak disiplin dan masih banyak yang percaya kalau Covid-19 itu tidak ada.
“Ada atau tidaknya yang positif covid karena PTM diberlakukan tidak akan ada yang tahu, karena dengan tidak dibuatnya PTM pun belum menjamin tidak ada yang terpapar Covid-19,” ungkap Hendra.
Hal senada dikatakan Anggota DPRD Medan Fraksi Gerindra, Surianto.
Menurutnya, PTM tersebut harus diatur Petunjuk Teknis (Juknis) nya yang mengatur jam masuk, jumlah perkelas, guru yang semuanya sudah divaksin dan belajar secara bergelombang.
“Kita dukung tatap muka dengan Prokes yang ketat. Dibuat Juknis nya yang mengatur jam masuk, jumlah perkelas, guru sudah di vaksin, pakai gelombang dan kesiapan sekolah,” tuturnya.
Diketahui, meski Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengharuskan sekolah segera dibuka, namun Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi belum mengizinkan sekolah dibuka, atau melaksanakan PTM.
Hal ini dari kesimpulan dengan sejumlah ahli dan orang berkompeten dibidangnya yakni dokter anak, psikologis anak, pendidik, tokoh ada dan tokoh masyarakat bahwa dengan melihat kondisi ril perkembangan kasus Covid-19 saat ini di sejumlah daerah. (Dik/Red)
