Batubara (Pewarta.co)-Pagar Jenswin Pandiangan, S.Ked memprioritaskan perlindungan anak, kesehatan dan petani jika diberi amanah menjadi Anggota DPRD Sumatera Utara.
Sebab, hal itu menjadi prioritasnya dikarenakan kekerasan terhadap anak kurun waktu beberapa tahun ini menunjukkan trend peningkatan.
Dari media, baik elektronik, cetak, online serta media sosial setiap hari terdengar kekerasan terhadap anak.
“Terkait hali itu, kita memandang harus diberi penguatan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai institusi perlindungan anak yang diamanatkan melalui UU No. 35 Tahun 2014 sebagai perobahan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,” ujar Pandiangan kepada pewarta.co di Lima Puluh, Batubara, Kamis, (4/10/2018).
Karena, lanjut Pandiangan menjelaskan, menurut pengamatannya, pemerintah pusat dan daerah terkesan setengah hati menguatkan lembaga KPAI.
“Oleh sebab itu, kondisi anak di Indonesia khususnya Sumatera Utara yang rawan terhadap kekerasan akan menjadi satu prioritas utamanya apabila diberi kepercayaan sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui Pemilu serentak pada hari Rabu 17 April 2019 mendatang,” jelasnya.
Selain masalah perlindungan anak, menurut Pandiangan yang merupakan Caleg dari Partai Gerindra Dapil Sumut 5 (Asahan, Tanjung Balai dan Batubara) masalah kesehatan juga menjadi prioritasnya selain memperjuangkan petani.
Skala prioritas yang dibuat Pandiangan bukan tanpa dasar, alumni Faked Universitas Methodis Medan itu melihat tingkat kesehatan ibu dan anak masih harus ditingkatkan lagi.
Berasal dari keluarga petani, Pandiangan yang merupakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Batubara mengungkapkan, mengenai nasib petani yang nyaris tidak sejahtera.
Menurutnya, pertanian di Sumatera Utara harus tetap dipertahankan meski saat ini Indonesia mengarah ke industri.
Pupuk Subsidi Harus Sampai ke Petani
Pupuk subsidi harus benar-benar sampai ke petani kecil sesuai harga subsidi yang ditetapkan pemerintah.
Kendati memang diakui Pandiangan, petani sudah mendapat pupuk subsidi namun kendalanya karena tidak memiliki modal terpaksa berhutang ke tengkulak.
“Ini yang harus diberantas. Pemerintah harus memutus mata rantai penyaluran pupuk subsidi tanpa melalui tengkulak. Kita dari Partai Gerindra akan berjuang maksimal agar petani dapat membeli pupuk subsidi dan obat-obatan. Bisa jadi dengan cara bantuan lunak atau dana bergilir,” tutur Pandiangan.
Terkait dibekukannya KPAID Provinsi Sumatera Utara pada penghunjung Tahun 2016 lalu, dengan tegas dinyatakan Pandiangan, dirinya akan mengajak rekan-rejan dari Partai Gerindra untuk kembali mengaktifkannya serta memperjuangkan anggaran yang mencukupi. (ril/rks)
