Padangsidimpuan (Pewarta.co)-Partai Demokrat (PD) resmi menyampaikan pernyataan sikapnya terkait pengerusakan atribut PD di Pekanbaru, Riau.
Pernyataan sikap itu disampaikan PD melalui Departemen Koordinator Polhukam DPP, Muhammad Haris.
“Pernyataan sikap ini disampaikan, berhubung karena ada perbedaan fundamental (mendasar) dengan pernyataan Kapolda Riau dan Menko Polhukam RI, dengan hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh pihak Partai Demokrat,” ujar Haris kepada wartawan, Rabu (19/12/2018).
Dikatakan Haris, di tingkat pusat Menko Polhukam menyampaikan pernyataan pers, yang esensinya adalah Partai Demokrat dan PDIP terlibat (bersalah), dan meminta kasus Riau tersebut tidak dibesar-besarkan.
“Jangan lakukan polarisasi, dan jangan ganggu pemilu dan demokrasi,” kata Haris mengutip kalimat Menko.
Padahal, kata Haris, Partai Demokrat tidak bermaksud membesar-besarkan kasus tersebut, karena pada hakikatnya kasus ini memang serius dan besar.
“Justru jangan dikecil-kecilkan dan dianggap angin lalu,” tegas putra asli Tabagsel itu.
Dengan jelas Demokrat menegaskan bahwasanya kunjungan Ketua Umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono sudah lama direncanakan dan dipersiapkan.
Semula akan dilaksanakan pada 2 -4 November 2018, kemudian diubah menjadi 14-17 Desember 2018.
Sedangkan agenda utamanya adalah pelantikan kepengurusan Paguyuban Pacitan, pelantikan pengurus jajaran Partai Demokrat Riau, pembekalan Caleg DPRD Provinsi, kabupaten/kota dari Partai Demokrat, serta sejumlah agenda kegiatan lainya.
Sebelum SBY tiba di Pekanbaru, baliho SBY dan bendera Demokrat relatif banyak, termasuk di jalan-jalan protokol , karena memang kunjungan sudah lama dipersiapkan.
“Tidak terdapat atribut Demokrat yang bernuansa kampanye Pemilu,” tegas Haris.
Lanjut Haris masih berdasarkan rilis pers resmi Demokrat, bila dibandingkan dengan baliho Jokowi-Ma’ruf Amin dan bendera parpol pengusungnya, atribut Demokrat justru jauh lebih sedikit.
Dan sebelum SBY tiba di Pekanbaru, sudah ada permintaan/ tekanan kepada PD Riau untuk menurunkan atribut parpolnya.
Selanjutnya, pada hari Sabtu 15 Desember 2018 dini hari kemudian, peristiwa perusakan, perobekan, dan penghilangan baliho SBY serta bendera partai (sebagian dibuang di parit-parit) terjadi, dan jumlahnya mencapai ratusan atribut.
“Pada saat itu, Sekjen dan Pimpinan PD Riau langsung menuju ke zona perusakan, dan oleh Satgas Rajawali, salah satu diduga pelaku berhasil ditangkap dan dimintai keterangan. Lalu kemudian pada waktu Subuh, PD melaporkan temuan tersebut ke Polres Pekanbaru,” urai Haris.
Bahkan pada pagi harinya, SBY didampingi fungsionaris turun meninjau lokasi perusakan dan pembuangan atribut partai, agar tidak salah memahami situasi yang sesungguhnya, semua bukti atribut yang rusak, patah, robek dan dibuang ke selokan diabadikan sebagai barang bukti.
SBY keluarkan instruksi, atribut Demokrat yang tersisa agar diturunkan, khususnya di jalan-jalan protokol.
“Daripada simbol kehormatan partai dirusak dan dihilangkan pihak tertentu, maka terhadap sisa atribut yang masih terpasang agar dicopot dan dilaksanakan,” demikian arahan SBY kepada fungsionaris kala itu,” ujar Haris.
Namun, sambungnya, terkait pengaduan kasus tersebut oleh PD ke pihak berwajib, ada kesan bahwa penanganannya dikecilkan dan dianggap sudah selesai.
“Terkesan ada nuansa perubahan penyikapan Kepolisian atas pemeriksaan laporan PD,” kata Haris.
Ada isu tentang diketemukannya baliho caleg DPR RI PDIP dirusak di Tenayan yang lokasinya jauh sekali dari zona jalan protokol Pekanbaru, dan tidak termasuk daerah yang dikunjungi Presiden Jokowi.
“Diisukan bahwa yang menyuruh melakukan perusakan baliho caleg PDIP adalah kader PD (Ketua DPC PD Pekanbaru), hal tersebut terkesan dipaksakan dan mengada-ada sebagai imbangan,” kata Haris.
Semula PDIP tak terlibat, lalu menjadi oknum PDIP terlibat, dipaksakan dengan menambahkan bahwa kader PD juga terlibat.
Dibangun teori kader bawahan cari muka, dan terlihat upaya untuk memutus mata rantai dari yang paling bawah hingga ke tingkat master mind dan inisiator.
Negara harus Jujur
Menanggapi hal itu, Partai Demokrat berharap agar negara, pemerintah, dan penegak hukum harus jujur dan bersedia mengungkap kasus ini secara tuntas. Mengungkap siapa master mind dan inisiator kasus perusakan atribut tersebut.
“Dalam waktu dekat rentang 14 hari kedepan, Demokrat berharap agar Polda Riau melakukan proses hukum hingga ke tingkat menyeluruh dan yang membantu melakukan. Hentikan praktek seperti ini di masa depan, kalau tidak Pemilu bisa kacau. Bila cara-cara yang demikian terus dilakukan, akan hancur demokrasi dan rule of law di negeri ini,” pungkas Haris. (Anwar)
