Tebingtinggi (Pewarta.co)-Kementerian Agama (Kemenag) RI tampaknya kebobolan, seorang oknum Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Teladan Guppi Tebingtinggi berinisial AB (41) bisa lulus hasil seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 202, meskipun tidak pernah menjadi tenaga honor di sekolah negeri tempat penugasannya
Kelulusannya yang diumumkan pada 20 Januari 2022 lalu tersebut, sontak mengundang tanda tanya kalangan tenaga honor dan guru swasta di Tebingtinggi karena adanya indikasi kecurangan dalam kelulusannya.
Sumber kepada awak media, Selasa (8/2/2022) menyebutkan, oknum AB dalam kelulusannya ditempatkan/ ditugaskan di MIN 1 Tebingtinggi, padahal AB bukan merupakan tenaga honor di MIN 1 tersebut.
“Dia adalah Kepala Sekolah MIS Teladan Guppi Tebingtinggi, jadi bagaimana pula AB bisa lulus seleksi sebagai calon PPPK yang penempantannya di MIN I Tebingtinggi sementara dia tidak pernah jadi honorer di sana,” sebut sumber.
Memang, selain oknum AB, ada juga beberapa orang yang lulus PPPK yang ditempatkan di MIN 1 Tebingtinggi dan itu sangat wajar karena mereka memang benar benar tenaga honorer di MIN 1 Tebingtinggi.
Oknum AB yang lulus karena diduga memanipulasi data itu, ternyata masih mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Sekolah MIN 1 Tebingtinggi.
”Ternyata oknum AB yang lulus itu merupakan adik dari Kepala Sekolah MIN 1 Tebing tinggi. Padahal sudah tahu aturan untuk bisa masuk ikut seleksi calon PPPK Kemenag merupakan tenaga honorer dari instansi pemerintah bukan swasta. Tapi kok malah dimanfaatkan seperti ini,” tambah sumber.
Adanya dugaan pemanipulasian data tersebut, sangat merugikan para guru honor di MIN yang berhak untuk mengikuti dan lulus sebagai PPPK. Kelulusan AB juga akan menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan di kalangan guru honorer di sekolah swasta.
Untuk tranparansi dan akuntabilitas hasil pengumuman seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 maka diminta kepada para pihak yang terkait, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tebingtinggi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sumatera Utara untuk meninjau kembali kelulusan oknum AB tersebut.
Proses transaksi data Layanan SIMPATIKA yang melibatkan secara berjenjang dari individu PTK, Pimpinan Madrasah/Sekolah, Kantor Kemenag kab/kota dan seterusnya harus dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat memberikan/mengatakan informasi sesuai dengan fakta yang ada.
“Apabila terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta/ketentuan atau melakukan manipulasi data, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau dapat diberhentikan. Aparat penegak hukum juga harus tanggap terhadap masalah ini,” tegas sumber.
Sementara Kepala Sekolah MIN Rosmaini ketika dikonfirmasi via telpon selular, mengatakan, tenaga honor asal sekolahnya yang lulus PPPK Kemenag Tahun 2021 berjumlah 3 orang dan selanjutnya ditugaskan/ditempatkan di sekolah Madrasah Ibtidaiyah negeri itu lagi.
“Maaf pak, di sini sekarang sedang hujan, enggak dengar dan enggak jelas apa yang dipertanyakan,” ujarnya.
Upaya konfirmasi juga kembali dilanjutkan awak media, namun setelah ditelpon sebanyak tiga kali, Rosmaini tetap tak mau mengangkat panggilan telepon.
Konfirmasi serupa, juga kembali dilakukan sekitar pukul 17.29 Wib melalui pesan Aplikasi WhatsApp mempertanyakan tentang perbedaan jumlah PPPK yang lulus dan ditempatkan ke MIN I yang disebut Rosmaini berjumlah 3 orang, sementara pengumuman di Website berjumlah 4 orang.
Pertanyaan lain yang dilayangkan tentang benar tidaknya diantara 4 yang lulus PPPK itu, satu di antaranya adalah oknum kepala sekolah MIS AB yang bukan tenaga honorer di MIN. Berikut, apakah ada dugaan pemalsuan data dilakukan oknum AB dan masalah sanksi hukum pemalsuan bagi yang terlibat melakukan pemalsuan.
Dari empat pertanyaan wartawan itu, Rosmaini tidak ada membantahnya, malah memberikan jawaban dengan meminta wartawan menemuinya langsung dan jangan melalui HP. (AViD)
