Medan (Pewarta.co) – Masyarakat Jalan Banteng, Gang Sidodadi, Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia mendesak Wali Kota Medan untuk segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 05 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA). Pasalnya, walau Perda MDTA telah lama disahkan, namun hingga kini belum diberlakukan karena tidak adanya perwal sebagai aturan turunan.
Keinginan masyarakat akan terbitnya Perwal MDTA terlihat saat anggota DPRD Kota Medan, Zulkifli Lubis melaksanakan Sosialisasi Perda Kota Medan ke VIII mengenai Perda MDTA yang digelar di halaman Masjid Aceh Sepakat Gang Sidodadi Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, Minggu (7/4/19) yang dihadiri aparatur pemerintahan setempat dan ratusan masyarakat sekitar.
Awalnya, Zulkifli Lubis mengeluhkan sikap Wali Kota Medan yang belum menerbitkan Perwal MDTA tersebut. Padahal, pihaknya sudah sering meminta agar perwal tersebut diterbitkan. Pernyataan Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kota Medan ini mendapat dukungan dari warga yang hadir, dimana mereka juga menginginkan Perda MDTA segera diberlakukan. “Kita sudah sering meminta Wali Kota untuk menerbitkan Perwal MDTA, namun sampai kini belum ada tanggapan. Bahkan dalam pelaksanaan Sosialisasi Perda MDTA saya selalu cetuskan agar perwal dikeluarkan, namun juga tidak direalisasikan. Sementara perwal ini sangat dibutuhkan agar perda bisa dijalankan,” kata Zulkifli yang diaminkan masyarakat.
Dijelaskannya, pengertian Perda MDTA ini adalah pendidikan agama Islam non formal yang menjadi pelengkap pendidikan agama anak. “Dimana salah satu tujuannya adalah agar MDTA ini menjadi penambah pengetahuan agama anak-anak di Sekolah Dasar,” jelas Caleg PPP untuk DPRD Kota Medan Periode 2019-2024 dari Dapil I meliputi Kecamatan Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Baru dan Medan Petisah tersebut.
Menurutnya, saat ini pelajaran Agama Islam yang dipelajari di sekolah hanya 90 menit seminggu. Hal ini dirasa tidak cukup untuk memberikan bekal agama kepada anak-anak di sekolah biasa. Jadi, butuh sarana untuk mendapatkan jam pendidikan agama yang memadai dan khusus mempelajari Alquran.
Selain itu, sambung anggota dewan di Komisi C DPRD Medan ini, masyarakat juga dinilai sudah lupa memasukan anak bersekolah di Madrasah. Padahal anak perlu bimbingan agama sejak dini. Apalagi saat ini narkoba sudah mengancam generasi muda, jadi penting segera diberlakukan perda ini untuk membentengi anak dengan pelajaran agama. “Dengan diberlakukannya Perda MDTA, Pemerintah dan DPRD Medan dapat mengarahkan masyarakat memasukkan anaknya di Madrasah sehingga anak bisa membaca Alquran,” tandas Zulkifli.
Apalagi, lanjutnya, pada Pasal 9 Perda MDTA disebutkan bahwa tenaga pendidik MDTA adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi mengajar peserta didik yang diangkat penyelenggara pendidikan. Sedangkan pengangkatan tenaga pendidik harus memiliki kompetensi dan ilmu mendidik. “Staf pengajar yang diatur dalam Perda MDTA merupakan para pengajar yang wajib memahami betul pelajaran Agama Islam,” terangnya.
Dijelaskannya juga, Perda No 5 Tahun 2014 Tentang MDTA terdiri XIII BAB dan 28 Pasal. Dalam Pasal 28 disebutkan Perda ini dimulai berlaku pada 1 Juni 2018. Dalam Pasal 3 disebutkan MDTA sebagai satuan pendidikan agama Islam non formal. Sedangkan Pasal 4 dikatakan Wajib Belajar MDTA berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tambahan pendidikan agama Islam di SD sederajat kecuali SD Islam terpadu. Perda bertujuan memberikan bekal kemampuan beragama kepada peserta didik mengembangkan kehidupan berahklak mulia. MDTA diselenggarakan dengan masa belajar 4 tahun.
“Karenanya kami berharap agar Wali Kota Medan segera menerbitkan perwal dimaksud agar anak-anak bisa belajar Al-Quran. Saya juga berharap masyarakat turut mendesak perda ini segera diberlakukan,” pungkas wakil rakyat ini.
Di akhir acara, Zulkifli Lubis didampingi istri berkesempatan menyerahkan cinderamata kepada warga yang menghadiri acara Sosialisasi Perda tersebut. (Dik/red)
