Medan (Pewarta.co) – Masyarakat yang bermukim di Kelurahan Kwala Bekala mengeluhkan kondisi Jalan Pintu Air IV yang rusak, hal ini dinilai warga akibat pembangunan jalan tersebut terkesan sekedar ada. Menjawab ini, Ketua Fraksi Persatuan Nasional (PERNAS) DPRD Kota Medan, Andi Lumban Gaol SH mempersilahkan masyarakat yang memahami konstruksi agar mengawasi pembangunan yang dilakukan Pemko Medan seperti membangun infrastruktur jalan, drainase maupun gedung-gedung milik pemerintah.
“Silahkan amati pengerjaannya, perhatikan ketebalan aspal dan campuran semen serta kualitas pondasinya. Kalau ada penyelewengan, laporkan kepada saya, akan saya bawa persoalan ini ke kejaksaan,” kata Andi Lumban Gaol, pada Reses I Tahun 2019, Minggu (17/2/2019) di lapangan STIKES Jalan Pintu Air IV, Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johor yang dihadiri aparatur pemerintah setempat serta ratusan masyarakat sekitar.
Tokoh masyarakat Kwala Bekala, Dana Barus mengatakan, Jalan Pintu Air IV sampai Simalingkar B kondisinya rusak parah. “Mohon diperbaiki pak, karena jalan itu sudah rusak dan menyulitkan warga beraktivitas,” keluhnya.
Menjawab keluhan tersebut, Andi menyampaikan, paling lama pertengahan tahun ini Jalan Pintu Air IV sudah diperbaiki karena dananya sudah dianggarkan di APBD 2019. Menanggapi rencana pembangunan itulah warga lainnya Jhon Ginting menyarankan pembangunan nantinya jangan asal jadi. “Pembangunan proyek pemerintah jangan sekedar ada, tapi harus berkualitas,” tukasnya.
Andi Lumban Gaol mengaku tidak faham tentang konstruksi. Jadi kalau masyarakat memiliki keahlian itu supaya turun ke lapangan memantaunya.
“Minimal kita berdiri saja memperhatikan agar pekerja proyek segan melakukan kecurangan,” ucap Politisi PKPI yang berlatar belakang pengacara ini.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Medan ini juga menyampaikan harapannya agar Kapolrestabes Medan segera mengoperasikan kantor Polsek baru di Laucih dekat pasar induk. Polsek ini akan membawahi Kecamatan Medan Johor, Medan Selayang dan Medan Tuntungan.
Harapan itu menanggapi keluhan warga St AP Panjaitan bahwa di lingkungannya banyak maling. Menurut Andi, operasional polsek menunggu pengisian personil sesuai jumlah yang standart, bahkan di dekat kebun binatang juga sudah dibangun kantor pos polisi.
“Selama ini warga mengadukan persoalan hukum ke Polsek Deli Tua, karena jaraknya sangat jauh orang malas melapor. Kalau kantor polsek sudah dioperasionalkan, kita yakin tingkat kriminalitas bisa berkurang. Karena, selain intensitas patroli polisi jadi tinggi, para pencuripun berfikir untuk beroperasi karena sudah ada kantor polisi,” tuturnya.
Andi juga mengungkapkan kekecewaannya tidak hadirnya seluruh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan BPJS diundang reses. Bahkan Camat Medan Johor mewakilkan dirinya kepada seorang kepling.
“Tentang BPJS, infrastruktur, LPJU, program keluarga harapan (PKH) kita tidak faham secara teknis. Makanya kami mengundang OPD untuk menjelaskannya secara rinci kepada masyarakat, tapi tidak satupun yang hadir,” ungkapnya kesal. (Dik/red)
