oleh

Warga Medan Wajib Patuhi Perda Kawasan Tanpa Rokok

Medan (Pewarta.co) – Anggota DPRD Kota Medan, Andi Lumban Gaol SH menegaskan warga Kota Medan diwajibkan mematuhi aturan-aturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR). Alasannya, perda tersebut diterbitkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok.

“Khususnya untuk warga yang merokok wajib mengetahui isi Perda KTR yang dibuat untuk melindungi masyarakat tidak perokok dari bahaya asap rokok,” kata Andi di acara Sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang digelar di Jalan Melati Raya Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang baru-baru ini yang dihadiri aparatur pemerintahan setempat dan ratusan masyarakat.
Disebutkannya bahaya asap rokok bukan hanya pada perokok aktif, namun juga kepada perokok pasif. “Bahkan orang yang tidak merokok lebih berbahaya terkena asap rokok dibanding yang perokok aktif. Karena itu DPRD Kota Medan dan Pemko Medan mengeluarkan perda ini untuk melindungi kesehatan warga dari ancaman asap rokok,” sebut Ketua Fraksi Persatuan Nasional DPRD Kota Medan ini.
Menurut Andi, Perda KTR sudah di terapkan di beberapa tempat baik di instansi pemerintah, swasta gedung, mall, perkantoran dan tempat umum lainnya di Kota Medan. Oleh karena itu semua pihak diminta mendukung perda tersebut sebab menyangkut kesehatan bersama, dan dalam pengawasannya SKPD dapat melibatkan masyarakat, badan atau lembaga dan atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan KTR. Kemudian, setiap orang yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi.
“Tegurannya untuk mematuhi larangan dan jika teguran itu tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR,” kata politisi PKPI Medan ini.
Tambah Andi lagi, ada ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp 50 juta bagi warga yang melanggar KTR. Selain itu, bagi setiap orang atau badan yang mempromosikan, menjual maupun membeli di tempat atau area yang dinyatakan KTR, diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau pidana denda Rp 5 juta.
“Kemudian, setiap pengelola atau pimpinan atau penanggungjawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak ataupun sejenisnya dan tidak memasang tanda-tanda di tempat-tempat tertentu yang dinyatakan sebagai KTR dapat diancam pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau pidana denda paling banyak Rp 10 juta,” jelas anggota Komisi A DPRD Kota Medan ini.
Dalam Pasal 27 Perda KTR ini juga disebutkan pemilik angkutan umum wajib memberitahukan kepada pengemudi untuk tidak merokok dan tidak membiàrkan penumpang merokok secara sembarangan.
Sedangkan dalam Pasal 28 juga ditekankan agar pengemudi/sopir wajib melarang penumpang merokok. (Dik/red)
Facebook Comments
Loading...