Paluta (Pewarta.com) – Gerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara ( GEMA) Pasca tertangkapnya Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) Hariro Harahap bersama 13 orang lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) politik uang, pada masa tenang meminta agar institusi yang menabgani kasus tersebut agar bertindak tegas dan menproses sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan.
“Kami sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh wakil Bupati Paluta. Harusnya sebagai pemimpin publik beliau memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan untuk kemajuan Paluta, bukan malah melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum,” kata Imam Harahap Wakil Ketua GEMA Paluta, Senin (16/4/2019).
Imam meminta kasus ini agar diserahkan ke Bawaslu dan akan ditindaklanjuti oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU), “Kami berharap Bawaslu tidak berbelit belit,tidak terintervensi akibat berbagai hal tapi tetap menindak pelaku pelanggaran pemilu siapa pun orangnya kalau terbukti bersalah, ya harus ditindak sesuai peraturan dan undang undang yang berlaku. Bawaslu sebagai lembaga penegakan hukum pelanggaran pemilu harus mewujudkan pemilu yang jujur adil dan bermartabat,” pintanya.
“Mari masyarakat dan elemen elemen mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal kasus ini sampai tuntas.” Himbaunya.
Sesuai konfrensi pers Polres Tapsel, Wakil Bupati Paluta terjaring OTT tim Satgas Money Politic Polres Tapanuli Selatan. Dari penangkapan itu, ditemukan barang bukti sejumlah uang pecahan Rp1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu) dan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) serta Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Selain itu, Satgas Money Politic Polres Tapanuli Selatan berhasil meringkus 13 orang dan menemukan puluhan juta uang yang seyogianya dibagikan kepada masyarakat untuk memilih istrinya berinisial MS, salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Paluta dari Paratai Gerindra. (Rts/red)
